55 NEWS – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti fenomena anggaran daerah yang masih banyak mengendap di kas daerah. Hal ini diungkapkan saat rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025 di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).
Related Post
Purbaya membuka forum dengan pertanyaan krusial mengenai pengelolaan anggaran daerah. Ia mempertanyakan apakah anggaran daerah idealnya surplus, defisit, atau harus seimbang setiap tahunnya. Pertanyaan ini dilontarkan sebagai pembuka sebelum menyampaikan pandangannya terkait isu anggaran daerah yang belum optimal dimanfaatkan.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi pertanyaan tersebut dengan menjelaskan bahwa Kemendagri umumnya menargetkan pemerintah daerah untuk mencapai surplus pendapatan. Tujuannya adalah agar daerah memiliki cadangan anggaran yang dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak atau investasi di masa depan.
Tito menambahkan, jika daerah mengalami defisit, opsi yang tersedia adalah menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) atau mengambil kebijakan utang. Beberapa kepala daerah memilih opsi utang, termasuk melalui pinjaman ke Kementerian Keuangan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Namun, target idealnya tetap surplus, di mana pendapatan daerah melebihi belanja.
Fenomena anggaran mengendap ini menjadi perhatian serius karena menunjukkan potensi inefisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Dana yang seharusnya dapat digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat justru tidak termanfaatkan secara optimal. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan memperlambat peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemerintah pusat dan daerah perlu bekerja sama untuk mencari solusi agar anggaran daerah dapat disalurkan secara efektif dan tepat sasaran.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar