55 NEWS – Ibu Kota Nusantara (IKN), proyek ambisius yang digagas di era Presiden Jokowi, kini diterpa isu miring. Majalah ternama asal Inggris, The Guardian, bahkan menyebut IKN berpotensi menjadi "kota hantu". Apa yang menyebabkan kekhawatiran ini mencuat?
Related Post
Salah satu faktor utama adalah penurunan drastis anggaran negara yang dialokasikan untuk IKN. Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, anggaran IKN terus dipangkas. Jika pada tahun 2024 anggaran mencapai 2 miliar pound sterling, kini di tahun 2025 hanya tersisa 700 juta pound. Bahkan, untuk tahun depan, anggaran yang disiapkan hanya 300 juta pound, atau sepertiga dari yang diajukan sebelumnya.
Tak hanya itu, investasi swasta pun mengalami penurunan signifikan, lebih dari 1 miliar pound dari target yang ditetapkan. Hal ini tentu menjadi lampu kuning bagi keberlangsungan proyek IKN.
The Guardian juga menyoroti status IKN sebagai "ibu kota politik" yang baru diumumkan pada bulan September lalu. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan, apakah IKN benar-benar akan menjadi pusat pemerintahan yang hidup dan berkembang?
Selain masalah anggaran dan status, pengunduran diri Kepala dan Wakil Kepala Badan Otorita IKN pada tahun 2024 juga menambah keraguan. Saat ini, baru sekitar 2.000 pegawai negeri sipil dan 8.000 pekerja konstruksi yang tinggal di IKN. Jumlah ini masih jauh dari target ambisius, yaitu 1,2 juta penduduk pada tahun 2030.
Herdiansyah Hamzah, seorang Sarjana Hukum Tata Negara dari Universitas Mulawarman, bahkan menyebut proyek IKN sudah menjadi "kota hantu". Ia menilai sebutan "ibu kota politik" yang baru disematkan "tidak memiliki arti" dalam hukum Indonesia. Masa depan IKN kini menjadi tanda tanya besar. Akankah proyek ini berhasil mewujudkan visi kota modern yang berkelanjutan, atau justru menjadi monumen kegagalan? Waktu yang akan menjawab.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar