55 NEWS – Polemik Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah, terus bergulir bak bola panas. Isu ini mencuat setelah kunjungan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin yang menggelar latihan tempur gabungan di kawasan industri nikel tersebut. Menhan menyoroti ketiadaan petugas negara di bandara itu, memicu pertanyaan tentang pengawasan dan kedaulatan.
Related Post
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) awalnya menegaskan bahwa Bandara IMIP terdaftar dan berizin sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 38 Tahun 2025. Bandara ini ditetapkan sebagai bandara khusus yang dapat melayani penerbangan internasional, bersama dengan Bandara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara di Riau dan Bandara Khusus Weda Bay di Maluku Utara.
Namun, Kemenhub kemudian mencabut status bandara khusus IMIP melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 55 Tahun 2025 yang terbit pada 13 Oktober 2025. Dalam keputusan terbaru ini, hanya Bandara Khusus Sultan Syarief Haroen Setia Negara yang diizinkan melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri dalam keadaan tertentu dan bersifat sementara.
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin mengkritik keras situasi ini, menyebutnya sebagai "anomali dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia." Ia menekankan pentingnya penegakan regulasi dan kedaulatan negara. "Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik," tegasnya. Pernyataan ini memicu spekulasi tentang potensi adanya "negara dalam negara" di kawasan IMIP.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan telah memberikan perhatian khusus terhadap isu ini. Meskipun belum ada pernyataan resmi dari Istana, diharapkan pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan polemik Bandara IMIP dan memastikan kedaulatan negara tetap terjaga. Perkembangan terbaru dari kasus ini akan terus kami pantau.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar