55 NEWS – Jakarta – Angka fantastis sebesar Rp210 triliun digelontorkan pemerintah untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat melalui skema subsidi dan kompensasi listrik pada tahun anggaran 2025. Laporan ini disampaikan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (15/12/2025).
Related Post
Dalam pemaparannya, Menteri Bahlil merinci bahwa dari 37 golongan pelanggan listrik yang ada, 24 golongan di antaranya secara spesifik menerima subsidi, sementara 13 golongan lainnya mendapatkan kompensasi. "Total alokasi dana untuk subsidi dan kompensasi listrik di tahun 2025 ini diperkirakan mencapai sekitar Rp210 triliun," tegas Bahlil, menggarisbawahi komitmen pemerintah dalam menjaga akses energi terjangkau bagi rakyat.
Angka jumbo tersebut tidak hanya mencakup subsidi reguler, melainkan juga mengintegrasikan alokasi sekitar Rp12 triliun. Dana ini dialokasikan khusus untuk pembayaran diskon tarif listrik yang merupakan bagian integral dari paket stimulus ekonomi 2025, yang diterapkan pada periode Maret, April, dan Mei. Kebijakan ini, seperti yang diungkapkan Bahlil, telah diputuskan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada saat itu, menunjukkan koordinasi lintas sektor dalam penanganan dampak ekonomi.
Bahlil juga meyakinkan publik bahwa alokasi anggaran untuk subsidi dan kompensasi listrik ini tetap konsisten dengan kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah disahkan melalui Nota Keuangan pada 17 Agustus sebelumnya. "Anggaran ini masih on the track, tidak ada perubahan signifikan atau penambahan dari pagu yang telah ditetapkan dalam APBN," jelasnya, menegaskan prinsip kehati-hatian fiskal pemerintah.
Di luar isu subsidi, Menteri ESDM juga menyajikan laporan terkini mengenai kondisi pasokan listrik di beberapa wilayah yang baru-baru ini dilanda bencana alam, meliputi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Secara spesifik untuk Banda Aceh, pasokan listrik saat ini tercatat rata-rata 60 megawatt (MW), meskipun total kebutuhan wilayah tersebut mencapai sekitar 110 MW. "Dengan demikian, masih terdapat defisit pasokan sekitar 50 MW yang menjadi fokus penanganan kami," imbuh Bahlil, menyoroti upaya pemulihan infrastruktur energi di daerah terdampak.
Laporan komprehensif ini menegaskan prioritas pemerintah dalam menjamin ketersediaan energi yang terjangkau bagi masyarakat sekaligus responsif terhadap tantangan darurat di berbagai daerah, seperti yang dilaporkan 55tv.co.id.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar