Terungkap! Alasan Mengejutkan PLN dan Pemerintah Pertahankan Tarif Listrik Awal 2026: Ada Apa di Balik Keputusan Ini? Simak Dampaknya Bagi Dompet Anda!

55 NEWS – PT PLN (Persero) mengumumkan kabar baik yang akan disambut hangat oleh jutaan pelanggannya di seluruh Indonesia. Tarif listrik untuk Triwulan I (Januari-Maret) 2026 dipastikan tidak mengalami kenaikan. Keputusan strategis ini didukung penuh oleh Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), yang berkomitmen kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat di awal tahun.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024, penyesuaian tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi seharusnya dilakukan setiap tiga bulan. Mekanisme penyesuaian ini mengacu pada pergerakan parameter ekonomi makro yang krusial, meliputi kurs rupiah terhadap dolar AS, Indonesian Crude Price (ICP), tingkat inflasi nasional, dan Harga Batubara Acuan (HBA).

"Secara formula, dengan mempertimbangkan dinamika parameter ekonomi makro tersebut, tarif listrik sebenarnya berpotensi mengalami perubahan atau kenaikan," ungkap Tri Winarno. "Namun, demi menjaga daya beli masyarakat dan mendukung kelangsungan usaha, Pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif listrik Triwulan I Tahun 2026 tetap sama atau tidak berubah." Ini merupakan langkah proaktif pemerintah untuk memberikan ruang gerak finansial yang lebih besar bagi rumah tangga dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di awal tahun.

Di sisi lain, PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keandalan pasokan listrik dan kualitas layanan kelistrikan di seluruh penjuru negeri, sejalan dengan kebijakan pemerintah ini. Kebijakan penetapan tarif ini mencakup 25 golongan pelanggan yang tarifnya tidak mengalami perubahan, dengan subsidi listrik tetap diberikan kepada golongan yang berhak.

Keputusan mempertahankan tarif listrik ini diharapkan dapat menjadi jangkar stabilitas ekonomi nasional, memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan masyarakat umum dalam mengelola anggaran pengeluaran mereka, terutama di tengah potensi fluktuasi ekonomi global yang masih membayangi. Langkah ini menunjukkan fokus pemerintah pada keberlanjutan ekonomi makro yang kondusif bagi pertumbuhan dan kesejahteraan.

Editor: Akbar soaks