55 NEWS – Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sebuah keputusan krusial telah diambil, memastikan bahwa tarif tenaga listrik untuk periode Januari hingga Maret 2026, atau kuartal I tahun depan, akan tetap stabil alias tidak mengalami kenaikan. Kebijakan ini secara spesifik berlaku bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi PT PLN (Persero), sebuah langkah strategis yang diperkirakan akan memberikan angin segar bagi daya beli masyarakat dan iklim usaha di awal tahun.
Related Post
Penetapan tarif listrik ini bukan tanpa dasar. Sesuai amanat Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024 tentang Tarif Tenaga Listrik yang Disediakan oleh PT PLN (Persero), penyesuaian tarif bagi pelanggan non-subsidi sejatinya dilakukan setiap tiga bulan. Proses evaluasi ini mengacu pada dinamika parameter ekonomi makro yang meliputi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (kurs), harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), tingkat inflasi nasional, serta Harga Batubara Acuan (HBA).
Meskipun berdasarkan perhitungan formula dengan parameter-parameter tersebut tarif listrik berpotensi mengalami penyesuaian ke atas, pemerintah memilih jalur stabilitas. Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Tri Winarno, dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu, 31 Desember 2025, menjelaskan alasan di balik keputusan ini. "Kami memahami pentingnya menjaga daya beli masyarakat serta memberikan kepastian dan stabilitas ekonomi pada awal tahun. Oleh karena itu, meskipun secara formula ada potensi perubahan, Pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik Triwulan I Tahun 2026 tetap atau tidak mengalami perubahan," ujar Tri Winarno, sebagaimana dikutip oleh 55tv.co.id.
Keputusan ini merupakan sinyal positif dari pemerintah untuk menjaga stabilitas harga di tengah potensi fluktuasi ekonomi global. Dengan tidak naiknya tarif listrik, beban operasional bagi sektor industri dan bisnis diharapkan tidak bertambah, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Bagi rumah tangga, stabilitas tarif listrik berarti alokasi anggaran untuk kebutuhan pokok lainnya tidak tergerus oleh kenaikan biaya energi, yang secara langsung berkontribusi pada terjaganya daya beli.
Langkah ini juga dipandang sebagai upaya antisipatif pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi, mengingat listrik adalah salah satu komponen penting dalam perhitungan indeks harga konsumen. Para analis ekonomi yang dihubungi 55tv.co.id menilai kebijakan ini sebagai intervensi yang tepat waktu untuk meredam tekanan ekonomi yang mungkin muncul di awal tahun fiskal.
Dengan demikian, masyarakat dan pelaku usaha dapat merencanakan keuangan mereka dengan lebih tenang, tanpa kekhawatiran akan lonjakan biaya energi yang tidak terduga di awal tahun 2026. Pemerintah berkomitmen untuk terus memantau perkembangan parameter makroekonomi dan akan melakukan evaluasi kembali pada periode kuartal berikutnya, sesuai mekanisme yang berlaku.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar