55 NEWS – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merilis data yang mengkhawatirkan, menyoroti kondisi pasar tenaga kerja nasional. Sepanjang periode Januari hingga Desember 2025, sebanyak 88.519 tenaga kerja di Indonesia menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan cerminan dari tekanan ekonomi yang signifikan, menunjukkan lonjakan drastis dibandingkan periode sebelumnya.
Related Post
Data yang dihimpun dari laman Satudata Kemnaker, seperti dilaporkan 55tv.co.id pada Rabu (14/1/2026), mengungkapkan bahwa jumlah PHK pada tahun 2025 ini jauh melampaui angka bulan sebelumnya yang tercatat 79.302 orang. Lebih lanjut, jika dibandingkan dengan total PHK pada tahun sebelumnya (2024) yang mencapai 77.965 kasus, terjadi peningkatan substansial sebanyak 10.554 orang. Para pekerja yang terdampak PHK ini mayoritas terklasifikasi sebagai peserta program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), sebuah indikator bahwa mereka telah terdaftar dalam sistem perlindungan sosial ketenagakerjaan yang disediakan pemerintah.
Lonjakan angka PHK yang konsisten ini menjadi alarm merah bagi para pengamat ekonomi dan pembuat kebijakan. Kenaikan jumlah pekerja yang kehilangan mata pencarian secara signifikan dalam kurun waktu setahun penuh mengindikasikan adanya tantangan struktural maupun siklus yang dihadapi sektor industri dan bisnis di Tanah Air. Fenomena ini bisa mencerminkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, langkah efisiensi perusahaan yang agresif, atau pergeseran model bisnis yang berdampak pada pengurangan kebutuhan tenaga kerja. Dampak domino dari puluhan ribu pengangguran baru ini berpotensi menekan daya beli masyarakat dan memperlambat pemulihan ekonomi secara keseluruhan.
Secara geografis, distribusi PHK menunjukkan konsentrasi yang tinggi di beberapa provinsi. Jawa Barat menempati posisi teratas sebagai provinsi dengan jumlah PHK terbanyak, mencapai 18.815 orang atau sekitar 21,26% dari total nasional. Angka ini menegaskan dominasi Jawa Barat sebagai pusat industri yang juga paling rentan terhadap gejolak pasar tenaga kerja. Disusul ketat oleh Jawa Tengah di posisi kedua dengan 14.700 korban PHK.
Provinsi Banten menempati urutan ketiga dengan 10.376 orang yang dirumahkan, sementara DKI Jakarta, sebagai pusat ekonomi dan bisnis, mencatat 6.311 kasus PHK. Jawa Timur melengkapi daftar lima besar dengan 5.949 pekerja yang terpaksa kehilangan pekerjaan. Data ini secara gamblang menunjukkan bahwa pulau Jawa masih menjadi episentrum utama gelombang PHK, mengindikasikan perlunya strategi khusus untuk menjaga stabilitas ketenagakerjaan di wilayah-wilayah padat penduduk dan industri ini.
Fenomena PHK massal ini menuntut perhatian serius dari pemerintah dan pelaku usaha untuk merumuskan strategi mitigasi yang efektif dan program penciptaan lapangan kerja yang lebih resilient. Tanpa intervensi yang tepat dan komprehensif, potensi dampak sosial dan ekonomi dari puluhan ribu pekerja yang menganggur ini bisa semakin meluas, mengancam stabilitas sosial dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar