55 NEWS – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah strategis yang patut dicermati oleh pelaku pasar dan masyarakat luas. Ia memastikan ketersediaan dana untuk reaktivasi otomatis 11 juta peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang sempat dinonaktifkan. Keputusan ini datang sebagai respons cepat terhadap kebutuhan mendesak, dengan Purbaya siap mengalokasikan anggaran mendesak sebesar Rp15 miliar untuk mendukung masa transisi selama tiga bulan ke depan.
Related Post
Purbaya dengan tegas menyatakan bahwa alokasi dana tersebut bukan merupakan kendala. Ia menjelaskan bahwa anggaran tersebut telah teridentifikasi dalam pos anggaran kesehatan negara dan kini hanya menunggu koordinasi teknis dengan pihak BPJS Kesehatan untuk proses pencairan. "Nanti kan BPJS tinggal minta ke saya, itu ada satu anggaran yang masih dibintangin, dia tinggal perbaiki atau datang ke saya, mungkin minggu ini juga cair. Jadi nggak ada masalah. Nggak terlalu besar kan," ujar Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (9/2/2026), seperti dikutip dari 55tv.co.id. Pernyataan ini menunjukkan kesigapan pemerintah dalam merespons isu krusial terkait jaminan kesehatan.
Menkeu Purbaya lebih lanjut menjelaskan mekanisme penyaluran pendanaan ini. Dana tersebut akan disalurkan melalui kementeriannya, khususnya di sektor kesehatan. Dengan nada lugas, ia menjamin likuiditas yang memadai untuk implementasi kebijakan krusial ini. "Lewat kesehatan itu dari kita. Lewat kesehatan jatuhnya. Yang punya duit kan saya," tegasnya, menunjukkan otoritas fiskal yang kuat dalam memastikan keberlangsungan program kesehatan publik.
Sebagai informasi, pemerintah telah mengalokasikan total Rp56,7 triliun untuk membiayai iuran bagi 96,8 juta peserta PBI secara keseluruhan. Ini menunjukkan komitmen jangka panjang negara dalam menjamin akses kesehatan bagi kelompok masyarakat rentan, sebuah pilar penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi.
Meskipun terdapat kuota anggaran yang telah ditetapkan, Purbaya menekankan sifat fleksibel dari anggaran negara. Ia menyatakan bahwa pemerintah siap mengantisipasi potensi lonjakan kebutuhan demi menjaga keberlangsungan dan stabilitas layanan BPJS Kesehatan bagi masyarakat miskin. "Ya kita atur, kalau memang ada lonjakan yang signifikan ya tambah. Ini kan fleksibel semua… Kalau memang diperlukan karena menjaga BPJS-nya supaya tetap sehat," pungkas Purbaya, menggarisbawahi prioritas pemerintah terhadap kesehatan publik sebagai investasi jangka panjang.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar