55 NEWS – Badan Pusat Statistik (BPS) berhasil menuntaskan misi krusial dalam memastikan akurasi penyaluran bantuan pascabencana di Sumatera. Melalui proses validasi data yang ketat, sebanyak 27.173 keluarga kini secara resmi dinyatakan valid dan berhak menerima bantuan stimulan untuk perbaikan hunian mereka yang rusak. Langkah strategis ini diharapkan dapat mempercepat roda pemulihan ekonomi lokal dan mengembalikan stabilitas sosial di wilayah terdampak.
Related Post
Langkah strategis ini, sebagaimana diungkapkan Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, merupakan pilar utama pembentukan Data Tunggal Bencana Sumatera. Tujuannya jelas: mempercepat proses pemulihan pascabencana dengan menjamin transparansi dan efektivitas bantuan. Hingga saat ini, BPS telah merampungkan pemadanan data di 46 dari total 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana di wilayah tersebut.
Dalam konferensi pers yang digelar di Jakarta, Kamis (12/2/2026), Amalia menegaskan peran vital BPS dalam ekosistem penanggulangan bencana. "BPS bertugas mengelola data, termasuk membangun data tunggal bencana melalui pendataan, pemutakhiran, integrasi, interoperabilitas, dan pemanfaatan data lintas kementerian dan lembaga agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran," jelas Amalia, seperti dikutip dari 55tv.co.id.
Proses validasi ini bukanlah tanpa tantangan. BPS harus melakukan penyaringan ketat terhadap 115.417 data awal yang masuk. Dalam tahapan krusial ini, tim BPS menemukan ribuan anomali data, mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang kosong, format NIK yang tidak sesuai standar, hingga indikasi data ganda yang berpotensi menyalahi prinsip keadilan dan efisiensi penyaluran bantuan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya verifikasi berlapis untuk mencegah kebocoran anggaran dan memastikan bantuan sampai ke tangan yang benar.
Setelah melalui proses pemadanan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), sebuah basis data komprehensif yang dimiliki pemerintah, BPS berhasil menyaring 90.066 keluarga unik. Data ini kemudian diusulkan melalui Surat Keputusan (SK) kepala daerah setempat, menandai langkah maju dalam penetapan calon penerima.
Secara lebih spesifik, untuk 25 kabupaten/kota yang datanya telah divalidasi secara tripartit oleh Kepala Daerah, Kejaksaan Negeri (Kejari), dan Kapolres, teridentifikasi 28.259 keluarga unik. Dari jumlah tersebut, sebanyak 27.173 keluarga telah terverifikasi tingkat kerusakannya, memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Rincian tingkat kerusakan menunjukkan bahwa 12.619 keluarga (46,44 persen) mengalami kerusakan ringan, 5.501 keluarga (20,24 persen) mengalami kerusakan sedang, dan 6.942 keluarga (25,55 persen) mengalami kerusakan berat.
Keberhasilan BPS dalam menuntaskan validasi data ini menjadi indikator penting komitmen pemerintah untuk memastikan setiap rupiah bantuan tersalurkan secara efektif dan akuntabel. Ini bukan hanya tentang angka, melainkan tentang membangun kembali harapan dan fondasi ekonomi bagi puluhan ribu keluarga yang terdampak bencana di Sumatera, sekaligus menjadi preseden baik untuk manajemen data bencana di masa mendatang.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar