55 NEWS – Polemik seputar skema pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh senilai Rp1,2 triliun per tahun semakin memanas. Di tengah pernyataan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang mengindikasikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa justru mengaku belum dilibatkan dalam perumusan kebijakan krusial tersebut. Ketidakselarasan informasi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai koordinasi internal pemerintah dalam menghadapi beban finansial proyek strategis nasional yang masif.
Related Post
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, saat ditemui di Jakarta pada Kamis (12/2/2026), mengungkapkan bahwa dirinya belum dipanggil atau diajak berdiskusi oleh pemerintah pusat terkait rencana pembayaran utang Whoosh secara penuh dari APBN. "Nanti saya belum dipanggil (pemerintah pusat) untuk masalah itu, seingat saya masih 50-50, belum diajak ke sana (membayar utang full dari APBN)," ujar Purbaya, mengisyaratkan bahwa keputusan final mengenai sumber dana pembayaran utang ini masih belum bulat di tingkat kementeriannya. Pernyataan ini kontras dengan harapan publik akan transparansi dan keselarasan kebijakan fiskal.
Di sisi lain, Mensesneg Prasetyo Hadi sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa kewajiban utang proyek Whoosh memang akan dialokasikan dari APBN. "Iya, utang Whoosh pakai APBN," tegas Prasetyo saat menghadiri agenda di Stasiun Gambir, Jakarta, pada Selasa (10/2). Namun, ia menambahkan bahwa detail teknis penggunaan APBN tersebut masih dalam tahap pertimbangan mendalam dan belum final.
"Belum final, laporan terakhir rapat di Danantara, jadi masih ada finalisasi. Sekarang proses negosiasi atau pembicaraan teknis langsung dipimpin oleh Pak Rosan sebagai CEO Danantara," jelas Prasetyo. Pernyataan ini mengindikasikan bahwa meskipun arah kebijakan telah ditentukan, implementasi dan skema teknisnya masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, terutama dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti Danantara yang berperan penting dalam struktur pembiayaan proyek ini.
Pernyataan Purbaya ini bukan kali pertama ia menyoroti kompleksitas penyelesaian utang Whoosh. Pada akhir tahun 2025, ia sempat menuturkan bahwa berbagai opsi jalan keluar untuk permasalahan utang Whoosh masih terus didiskusikan guna menemukan skema pembayaran yang paling optimal dan tidak memberatkan keuangan negara.
Situasi ini menyoroti tantangan besar dalam pengelolaan proyek infrastruktur berskala raksasa yang melibatkan pembiayaan multinasional. Publik menanti kejelasan dan keselarasan informasi dari pemerintah mengenai skema pembayaran utang Whoosh yang transparan dan akuntabel, mengingat implikasinya terhadap stabilitas fiskal negara dan alokasi dana publik untuk sektor-sektor prioritas lainnya. Koordinasi yang solid antarlembaga pemerintah menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan investor dan masyarakat.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar