55 NEWS – Jakarta – Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan tegas menepis segala kekhawatiran terkait peningkatan partisipasi dana pensiun (Dapen) dan perusahaan asuransi dalam kancah pasar saham domestik. Jeffrey Hendrik, Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama BEI, meyakinkan publik bahwa investasi dari institusi-institusi domestik ini senantiasa bergerak dalam koridor regulasi yang ketat dan berlaku, sebuah pernyataan yang disampaikan di Jakarta pada Kamis (12/2/2026).
Related Post
"Investasi oleh institusi domestik kami senantiasa diatur oleh rambu-rambu dan batasan yang jelas," ungkap Jeffrey, menekankan aspek kehati-hatian dan kepatuhan dalam pengelolaan dana tersebut. Pernyataan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa setiap langkah investasi institusi besar di pasar modal telah melalui kajian mendalam dan sesuai dengan kaidah yang ditetapkan.
Isu mengenai potensi crowding effect, di mana masuknya dana besar dapat mendesak investor lain atau mendistorsi harga, juga ditepis oleh Jeffrey. Ia menjelaskan bahwa struktur transaksi harian di pasar modal Indonesia saat ini masih didominasi oleh segmen investor ritel, yang menunjukkan bahwa kapasitas pasar masih sangat besar untuk menampung aliran dana institusional.
"Apabila kita menilik data transaksi harian, kontribusi utama, yakni sekitar 52%, berasal dari investor ritel. Sementara itu, investor asing menyumbang sekitar 30% dari total transaksi. Ini menyisakan porsi sekitar 20% untuk institusi domestik," papar Jeffrey. Dengan demikian, ia menyimpulkan bahwa ruang bagi pertumbuhan partisipasi institusi domestik di pasar saham masih sangat luas dan belum mencapai titik jenuh, justru membuka peluang untuk pendalaman pasar.
Menjawab kekhawatiran akan potensi konflik kepentingan, khususnya jika investasi institusi mengalir deras ke saham-saham Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau entitas terafiliasi, Jeffrey menegaskan bahwa mekanisme pasar telah memiliki perangkat pengaturan yang memadai.
Ia merujuk pada ketentuan free float atau saham beredar di publik, serta komitmen BEI untuk meningkatkan keterbukaan informasi kepemilikan saham sebagai instrumen pengawasan yang efektif. "Regulasi mengenai free float telah jelas, dan kami akan terus mendorong transparansi kepemilikan saham. Ini memastikan tidak akan ada risiko signifikan terkait konflik kepentingan," jelasnya, memberikan keyakinan kepada pelaku pasar dan publik.
Terakhir, Jeffrey juga menepis anggapan bahwa peningkatan partisipasi institusi domestik akan memicu lonjakan volatilitas di pasar saham. "Sama sekali tidak akan terjadi," tegasnya, mengakhiri sesi wawancara dengan nada optimisme yang kuat terhadap stabilitas dan prospek pasar modal Indonesia.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar