55 NEWS – Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Andi Amran Sulaiman, melontarkan keluhan tajam terkait persepsi publik terhadap fluktuasi harga pangan. Ia menyoroti kecenderungan masyarakat untuk menyalahkan pemerintah secara langsung, padahal akar masalah seringkali bersumber dari manuver segelintir pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab yang berupaya mengambil keuntungan di tengah dinamika pasar.
Related Post
Dalam sebuah pernyataan tegas pada acara Gerakan Pangan Murah yang digelar di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (13/2/2026), Amran menegaskan, "Beras tidak boleh naik. Itu ada HET-nya. Berasnya melimpah. Rakyat marah pada Pemerintah, padahal yang melakukan hanya 1-2 orang, yang diserang adalah pemerintah." Keluhan ini mencerminkan frustrasi pemerintah atas stigma negatif yang kerap melekat, meskipun upaya stabilisasi harga terus digalakkan.
Lebih lanjut, Amran membeberkan data mengejutkan mengenai ketersediaan stok beras nasional. "Beras kita stoknya tertinggi sepanjang sejarah. Ini mungkin pertama di bulan Februari stok kita 3,4 juta ton. Tidak ada alasan, yang biasanya 1 juta ton 1,5, sekarang 2 kali lipat dari biasanya," ujarnya, mengutip data per Februari 2026 yang menunjukkan cadangan beras mencapai level 3,4 juta ton, hampir dua kali lipat dari rata-rata historis pada periode yang sama yang berkisar 1 hingga 1,5 juta ton. Angka ini seharusnya menjadi bantahan kuat terhadap isu kelangkaan yang sering memicu kenaikan harga.
Untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, pemerintah juga telah mengalokasikan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1,5 juta ton, yang akan didistribusikan dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp12.500 per kilogram. Menjelang momentum penting seperti Ramadhan dan Lebaran, Amran menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap pelaku usaha komoditas pangan yang terbukti menjual bahan pokok di atas HET. "Kami tidak akan pandang bulu terhadap spekulan yang mencoba mengambil keuntungan di tengah kebutuhan masyarakat," pungkasnya, mengisyaratkan langkah-langkah penegakan hukum yang serius demi terciptanya keadilan harga di pasar.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar