55 NEWS – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas mengumumkan adanya indikasi praktik tidak sehat yang diduga melibatkan oknum internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan gerai perhiasan mewah internasional, Tiffany & Co. Pernyataan ini sontak memicu sorotan tajam di kalangan pelaku ekonomi dan publik, terutama setelah ditemukannya ketidaksesuaian administrasi pada barang-barang impor bernilai tinggi di beberapa butik mewah tersebut. Dugaan kongkalikong ini berpotensi merusak integritas sistem kepabeanan dan menimbulkan kerugian negara yang signifikan.
Related Post
Purbaya, yang dikenal dengan ketegasannya dalam menjaga integritas fiskal negara, memberikan sinyal kuat bahwa pihaknya tidak akan berkompromi dan akan menelusuri hingga tuntas aktor-aktor di balik dugaan pelanggaran serius ini. "Sepertinya ada indikasi (kongkalikong). Nanti kita telusuri siapa yang terlibat," ujar Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Minggu (15/2/2026), seperti dikutip 55tv.co.id. Komitmen ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas praktik koruptif yang merugikan perekonomian nasional.
Menteri Purbaya menduga kuat bahwa indikasi kerja sama ilegal tersebut kemungkinan besar melibatkan pejabat lama sebelum kebijakan rotasi besar-besaran dilakukan di tubuh DJBC. Ia menegaskan, pergantian personel yang dilakukannya merupakan langkah strategis awal untuk membersihkan institusi dari praktik-praktik yang merugikan negara dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan. "Pejabat baru sudah saya rotasi. Kita lihat nanti bagaimana prosesnya sesuai aturan," tegasnya, menggarisbawahi komitmen reformasi di Bea Cukai.
Sebelum pernyataan Menkeu Purbaya, Kantor Wilayah DJBC Jakarta telah mengambil tindakan konkret dengan menyegel tiga butik Tiffany & Co. Butik-butik yang menjadi target operasi ini berlokasi strategis di pusat perbelanjaan elite Jakarta, yaitu Plaza Senayan, Plaza Indonesia, dan Pacific Place. Operasi ini difokuskan pada pengecekan barang-barang bernilai tinggi (high value goods) yang disinyalir belum dilaporkan secara resmi, mengindikasikan potensi kerugian negara dari sektor bea masuk dan pajak yang tidak tertagih.
Kasus ini bukan hanya sekadar pelanggaran administrasi, melainkan juga menyentuh isu integritas birokrasi dan keadilan iklim usaha. Dugaan kongkalikong ini berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan menciptakan distorsi pasar, di mana pelaku usaha yang patuh dirugikan oleh praktik-praktik ilegal. Penelusuran tuntas yang dijanjikan Menkeu Purbaya diharapkan dapat menjadi sinyal kuat bagi seluruh pelaku usaha dan pejabat negara untuk menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi ekonomi.
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berkomitmen penuh untuk memastikan bahwa setiap transaksi impor, terutama untuk barang-barang mewah, dilakukan sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku. Langkah tegas ini diharapkan dapat meminimalisir celah-celah yang selama ini dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban fiskal, sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan. Publik menanti dengan seksama bagaimana investigasi ini akan berkembang dan apakah akan ada "tsunami regulasi" baru yang lebih ketat untuk barang-barang mewah, demi menciptakan iklim usaha yang bersih dan berkeadilan.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar