55 NEWS – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia mengambil langkah tegas dan drastis menyusul insiden penembakan pesawat di wilayah udara Papua. Sebagai respons atas meningkatnya ancaman keamanan, operasional penerbangan di sebelas bandara, satuan pelayanan (satpel), dan lapangan terbang (lapter) dihentikan sementara waktu. Keputusan ini, yang diumumkan pasca penembakan pesawat perintis pada 11 Februari 2026, menimbulkan kekhawatiran serius terhadap konektivitas dan roda perekonomian di daerah terpencil Papua.
Related Post
Insiden krusial yang memicu kebijakan ini adalah penembakan terhadap pesawat perintis jenis Cessna Grand Caravan PK-SNR milik PT Smart Cakrawala Aviation. Pesawat tersebut menjadi sasaran saat melayani rute vital Tanah Merah (TMH) menuju Danawage/Koroway Batu (DNW). Peristiwa ini tidak hanya mengancam keselamatan awak dan penumpang, tetapi juga menyoroti kerentanan infrastruktur transportasi udara di salah satu wilayah paling menantang di Indonesia.
Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memetakan setidaknya lima lokasi bandara yang kini berstatus sangat rawan terhadap potensi serangan. "Penembakan pilot dan kopilot PK-SNR milik PT Smart Cakrawala Aviation menorehkan keprihatinan mendalam bagi sektor transportasi udara nasional, sekaligus mengingatkan kita akan tingginya risiko dan tantangan dalam menjalankan tugas di Bumi Cenderawasih," ujar Lukman dalam pernyataan resminya yang diterima oleh 55tv.co.id pada Senin (16/2/2026).
Lima bandara yang diidentifikasi masuk dalam kategori berisiko tinggi terhadap serangan meliputi Bandara Kiwirok, Bandara Maoanamani, Satuan Pelayanan (Satpel) Sianak di Ilaga, Satpel Agandugume di Ilaga, serta Bandara Illu.
Sementara itu, sebelas fasilitas penerbangan yang operasionalnya ditangguhkan hingga batas waktu yang belum ditentukan adalah Satpel Koroway Batu, Bandara Bomakia, Satpel Yaniruma, Satpel Manggelum, Lapter Kapiraya, Lapter Iwur, Lapter Faowi, Lapter Dagai, Lapter Aboy, Lapter Teraplu, dan Lapter Beoga. Penghentian ini secara efektif melumpuhkan sebagian besar akses udara di wilayah-wilayah tersebut, yang sangat bergantung pada transportasi udara untuk mobilitas dan logistik.
Lukman menegaskan bahwa kegiatan operasional di bandara-bandara yang ditangguhkan tersebut baru akan dibuka kembali setelah adanya jaminan pengamanan yang memadai dari aparat TNI/Polri. "Kondisi keamanan harus dinyatakan kondusif dan memenuhi seluruh standar keselamatan penerbangan yang berlaku sebelum operasional dapat dilanjutkan," tambahnya. Implikasi dari penutupan ini sangat signifikan, terutama bagi distribusi logistik, pasokan kebutuhan pokok, serta aksesibilitas bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, yang seringkali hanya dapat dijangkau melalui jalur udara. Kondisi ini berpotensi menghambat pergerakan ekonomi lokal dan memperburuk isolasi komunitas.
Menyikapi situasi ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara juga tengah mengintensifkan upaya pemetaan bandara berdasarkan tingkat risiko keamanan. Selain itu, mereka sedang menyusun Standard Operating Procedure (SOP) khusus yang disesuaikan untuk awak pesawat yang bertugas di wilayah-wilayah kritis. Koordinasi erat juga terus dilakukan dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenko Polhukam) serta aparat penegak hukum untuk menginvestigasi insiden penembakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan penerbangan. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat memulihkan kepercayaan dan menjamin keselamatan penerbangan di Papua di masa mendatang.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar