55 NEWS – Pernyataan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menyebut rokok elektrik (REL) atau vape sebagai pintu masuk baru bagi penyalahgunaan narkotika telah memicu reaksi keras dari pelaku industri. Mereka mendesak lembaga pemerintah untuk tidak menggeneralisasi dan menetapkan kebijakan secara proporsional, serta berbasis data yang komprehensif, demi menjaga iklim usaha yang kondusif.
Related Post
Aliansi Konsumen Vape Indonesia (Akvindo) menyatakan penghormatan penuh terhadap peran dan kewenangan BNN dalam memberantas peredaran narkotika di Indonesia. Namun, Akvindo menilai pendekatan yang digunakan seharusnya tidak menyamaratakan seluruh ekosistem rokok elektrik sebagai sumber masalah. Ketua Akvindo, Paido Siahaan, menegaskan bahwa dukungan penuh diberikan kepada BNN untuk menindak tegas segala bentuk kriminalitas dan peredaran produk vape ilegal.
"Kami menghormati kekhawatiran Kepala BNN terkait potensi penyalahgunaan perangkat dan liquid vape. Namun, BNN seharusnya tidak menggeneralisasi dan menghukum sektor legal akibat ulah pelaku ilegal," ujar Paido Siahaan di Jakarta, seperti dilansir 55tv.co.id, baru-baru ini. Ia menekankan pentingnya membedakan antara entitas yang patuh hukum dengan pihak-pihak yang melanggar.
Siahaan lebih lanjut menggarisbawahi bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika harus tetap berjalan, tetapi di saat yang sama, pemerintah juga berkewajiban untuk melindungi pelaku usaha rokok elektrik legal yang telah patuh terhadap regulasi yang berlaku. Menurutnya, kebijakan yang ekstrem dan tidak berimbang justru berisiko menimbulkan persoalan baru yang lebih kompleks dan merugikan perekonomian.
"BNN perlu melakukan koordinasi dan pendalaman sebelum mengeluarkan pernyataan atau kebijakan yang berdampak luas. Jangan sampai langkah yang terlalu ekstrem justru mendorong peredaran produk ilegal semakin masif, alih-alih menyelesaikan masalah inti," tambahnya, memperingatkan potensi kerugian ekonomi jika kebijakan tidak didasarkan pada analisis yang matang dan data yang akurat. Akvindo berharap adanya dialog konstruktif antara pemerintah dan pelaku industri untuk merumuskan solusi yang efektif dan berkeadilan.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar