55 NEWS – Proyeksi suram menyelimuti prospek keuangan negara Indonesia. Ekonom terkemuka dari Indef, Hakam Naja, memperingatkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berpotensi melonjak hingga mendekati 4% pada tahun 2026. Angka ini jauh melampaui batas aman 3% yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemicunya? Lonjakan harga minyak dunia yang diperkirakan menembus level USD100 per barel, imbas eskalasi konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran, yang berpotensi menutup Selat Hormuz.
Related Post
Naja menjelaskan, Selat Hormuz adalah jalur vital yang dilewati sekitar 20% pasokan minyak global. Penutupannya akan memicu gejolak harga yang signifikan di pasar komoditas. Saat ini, asumsi makro APBN 2026 menargetkan harga minyak di kisaran USD70 per barel. Namun, setiap kenaikan USD1 per barel saja diperkirakan akan menambah beban defisit sebesar Rp6,8 triliun. Data terbaru menunjukkan, harga minyak telah melonjak sekitar 20% dalam perdagangan awal pekan ini, menembus angka kritis USD100 per barel. "Kenaikan harga minyak pada angka mendekati USD100 per barel ini bisa mendongkrak defisit APBN terhadap PDB mendekati 4 persen, melampaui angka 3 persen yang dipatok oleh UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara," tegas Naja di Jakarta, Senin (9/3/2026), seperti dikutip dari 55tv.co.id.
Langkah Strategis Pemerintah dalam Menghadapi Badai Ekonomi Global
Menyikapi potensi krisis ini, Naja menguraikan sejumlah langkah fundamental yang harus segera diambil pemerintah jika konflik terus berlanjut dan harga minyak melampaui proyeksi USD100 per barel.
Pertama, efisiensi anggaran negara secara masif dan terarah. Belanja pemerintah harus diprioritaskan hanya untuk kebutuhan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat luas. Ini mencakup sektor pendidikan, kesehatan, jaring pengaman sosial, ketahanan pangan dan energi, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur dasar, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemborosan harus dihindari demi menjaga stabilitas fiskal dan memastikan setiap rupiah APBN digunakan secara optimal.
Kedua, mengurangi ketergantungan pada minyak secara signifikan melalui diversifikasi energi. Pemerintah perlu mempercepat transisi ke sumber energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk industri dan rumah tangga, Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) sebagai pengganti Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Insentif dan fasilitas pendukung juga harus digencarkan untuk mendorong pemanfaatan serta produksi kendaraan listrik, baik sepeda motor, mobil, maupun transportasi publik, termasuk penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) yang memadai. Langkah ini tidak hanya mengurangi tekanan pada APBN tetapi juga mendukung agenda keberlanjutan.
Ketiga, menggenjot stimulus ekonomi dan memangkas birokrasi yang berbelit. Ini bertujuan untuk menciptakan ruang gerak yang lebih luas bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar dapat tumbuh dan berkembang. Naja meyakini, penguatan peran UMKM akan menjadi bantalan vital bagi perekonomian nasional dalam menghadapi gejolak global. "Kita perkuat ekonomi domestik. Ingat, dalam setiap krisis selalu ada peluang untuk bangkit dan berkembang," ujarnya.
Keempat, mempertimbangkan pembatalan perjanjian dagang RI-AS (Agreement on Reciprocal Trade/ART). Naja menyarankan agar langkah ini diajukan secara resmi oleh pemerintah Indonesia ke AS, dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung AS pada 20 Februari 2020 yang membatalkan kebijakan tarif Trump. Pemberlakuan ART dinilai akan sangat membebani fiskal Indonesia, terutama di tengah upaya keras mengatasi lonjakan harga minyak global.
Kondisi ekonomi global yang tidak menentu menuntut respons cepat dan strategis dari pemerintah. Kesiapan menghadapi skenario terburuk dengan langkah-langkah proaktif adalah kunci untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah badai.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar