55 NEWS – Dalam upaya ambisius untuk memacu investasi dan menciptakan lapangan kerja, pemerintah Indonesia, melalui inisiatif Bank Tanah, tengah mempersiapkan alokasi lahan seluas 35.000 hektare. Langkah strategis ini diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan sosial, sekaligus menjawab kebutuhan fundamental investor akan kepastian hukum atas aset tanah.
Related Post
Kurnia Ramadhana, Tenaga Ahli Utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), menyoroti relevansi isu agraria yang mendalam dengan visi Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, fondasi pembangunan nasional, mulai dari keadilan sosial, ketahanan pangan dan energi, hingga peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, sangat bergantung pada tata kelola pertanahan yang efektif dan berkeadilan.
Pengelolaan lahan yang transparan dan akuntabel, imbuh Kurnia, adalah kunci untuk mengatasi berbagai permasalahan agraria yang kerap menghambat kemajuan. Ini termasuk mengurangi konsentrasi penguasaan tanah yang tidak merata, melindungi hak-hak masyarakat adat dan lokal, serta meminimalisir potensi konflik yang seringkali berlarut-larut. Lebih jauh, kepastian dalam pengelolaan lahan menjadi daya tarik krusial bagi investor, terutama dalam pengembangan kawasan industri dan ekonomi baru.
Di mata para pelaku pasar dan investor, kepastian hukum atas lahan merupakan prasyarat mutlak sebelum menanamkan modal. "Tata kelola pertanahan yang solid dan dapat diandalkan adalah fondasi utama dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, yang pada gilirannya akan mendorong roda perekonomian nasional," tegas Kurnia, seperti dikutip dari 55tv.co.id. Dengan alokasi 35.000 hektare yang dikelola secara profesional oleh Bank Tanah, pemerintah optimis dapat menarik investasi berskala besar, menciptakan jutaan lapangan kerja baru, dan mewujudkan keadilan agraria yang menjadi pilar utama pembangunan berkelanjutan Indonesia.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar