55 NEWS – Ancaman pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di tengah gejolak harga minyak global yang terus merangkak naik, dapat diatasi dengan strategi yang tepat. Peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional menjadi kunci vital untuk menjaga stabilitas fiskal dan menambah pundi-pundi penerimaan negara. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, yang menyoroti urgensi langkah-langkah proaktif.
Related Post
Komaidi menjelaskan, sensitivitas fiskal Indonesia terhadap fluktuasi harga minyak sangat tinggi, mengingat status Indonesia sebagai negara net importir minyak. Ia memaparkan bahwa setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) sebesar USD1 per barel dalam satu tahun anggaran, berpotensi mengerek defisit APBN hingga sekitar Rp6,80 triliun.
Fenomena ini terjadi karena, meski kenaikan harga minyak memang meningkatkan pendapatan negara dari sektor hulu migas sekitar Rp3,50 triliun, namun di sisi lain, belanja negara juga melonjak sekitar Rp10,30 triliun dalam periode yang sama. Ini berarti, secara neto, lonjakan harga minyak justru memberikan tekanan signifikan terhadap kondisi fiskal negara.
Dengan asumsi ICP dalam APBN 2026 sebesar USD70 per barel, Komaidi memperingatkan bahwa lonjakan harga minyak dapat berdampak masif terhadap defisit anggaran. Jika rata-rata ICP sepanjang 2026 mencapai USD90 per barel, tambahan defisit APBN diperkirakan membengkak hingga sekitar Rp136 triliun. Lebih jauh lagi, apabila rata-rata harga minyak menyentuh angka USD100 per barel hingga akhir tahun, potensi tambahan defisit bisa meroket hingga sekitar Rp204 triliun.
Namun, di tengah bayang-bayang ancaman tersebut, Komaidi optimistis bahwa tekanan fiskal ini masih dapat dikompensasi melalui akselerasi peningkatan produksi migas nasional. Ia merinci, setiap peningkatan lifting minyak sebesar 10.000 barel setara minyak per hari (boepd) selama satu tahun anggaran, berpotensi mendongkrak penerimaan negara dari usaha hulu minyak sekitar Rp1,80 triliun. Sementara itu, peningkatan lifting gas dengan volume yang sama, yakni 10.000 boepd, diperkirakan dapat menambah penerimaan negara dari hulu gas sekitar Rp1,30 triliun. Oleh karena itu, fokus pada peningkatan kapasitas produksi migas domestik menjadi imperatif untuk menjaga keberlanjutan fiskal negara di tengah dinamika pasar energi global.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar