55 NEWS – Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan tengah mengkaji serangkaian kebijakan penghematan fiskal yang drastis, termasuk potensi pemotongan gaji para menteri dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Langkah ini dipertimbangkan sebagai respons proaktif pemerintah untuk menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari gejolak ekonomi global yang dipicu oleh eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Wacana ini muncul di tengah kekhawatiran akan dampak berkepanjangan terhadap pasar komoditas dan rantai pasok global.
Related Post
Dalam sidang kabinet paripurna yang berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026), Presiden Prabowo menekankan pentingnya efisiensi belanja negara. Ia menyoroti beberapa negara yang telah mengambil langkah-langkah serupa, dengan Pakistan sebagai contoh konkret. "Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah," ujar Prabowo, mengutip kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Pakistan.
Kebijakan penghematan yang diterapkan Pakistan tidak hanya terbatas pada pemangkasan gaji pejabat tinggi. Pemerintah negara tersebut juga memangkas jatah bahan bakar minyak (BBM) untuk seluruh kementerian dan mewajibkan agar 60 persen kendaraan dinas tidak digunakan setiap hari. Lebih lanjut, Pakistan menghentikan sementara berbagai belanja negara yang dianggap tidak esensial, seperti pembelian pendingin ruangan (AC), kendaraan, hingga mebel di seluruh lembaga pemerintahan.
"Mereka menghentikan semua belanja AC, belanja kendaraan, belanja mebel, dari semua lembaga pemerintahan untuk waktu yang tidak ditentukan," tambah Prabowo, menggambarkan skala penghematan yang dilakukan Pakistan. Langkah-langkah lain meliputi pengurangan kunjungan kerja, pembatasan penggunaan anggaran negara untuk kegiatan seremonial, serta penerapan pembelajaran daring di perguruan tinggi untuk menekan biaya operasional.
Meskipun demikian, Prabowo menegaskan bahwa berbagai kebijakan tersebut masih sebatas contoh dan bahan kajian yang perlu dipelajari secara mendalam oleh pemerintah Indonesia. Keputusan akhir mengenai langkah-langkah yang akan diterapkan di dalam negeri akan diambil setelah pertimbangan matang dan analisis komprehensif terhadap kondisi ekonomi domestik dan proyeksi global.
"Saya kira kita harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan, saya percaya 2-3 tahun kita akan sangat kuat tapi kita harus hemat konsumsi. Dengan demikian kita berharap kita akan selalu menjaga bahwa defisit kita tidak tambah. Bahkan cita-cita saya kalau bisa kita tidak punya defisit," pungkas Prabowo, menunjukkan visi jangka panjangnya untuk mencapai kemandirian fiskal dan ketahanan ekonomi. Wacana ini secara otomatis memicu pertanyaan publik mengenai besaran gaji menteri dan anggota DPR di Indonesia saat ini, yang kini menjadi sorotan utama jika kebijakan serupa benar-benar diimplementasikan.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar