55 NEWS – Pemerintah Indonesia dihadapkan pada kritik tajam terkait efektivitas kebijakan subsidi energi yang mencapai angka fantastis Rp210 triliun. Di tengah memanasnya tensi geopolitik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel, pola subsidi saat ini dinilai tidak lebih dari respons jangka pendek yang membebani keuangan negara, demikian pandangan ekonom Defiyan Cori kepada 55tv.co.id.
Related Post
Defiyan Cori menekankan urgensi bagi pemerintah untuk segera merombak skema subsidi energi. Ia menilai, ketergantungan pada impor bahan bakar fosil telah menjadi beban kronis bagi anggaran negara, sebuah kerentanan yang kian nyata di tengah gejolak Timur Tengah. Percepatan kebijakan elektrifikasi serta perluasan insentif energi berbasis listrik menjadi salah satu opsi strategis yang dapat ditempuh.
"Konflik di kawasan Teluk, khususnya yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel, berpotensi besar mengganggu jalur distribusi energi global. Selat Hormuz, sebagai arteri utama pengiriman minyak dunia, menjadi titik krusial," jelas Defiyan. "Gangguan di Selat Hormuz akan langsung berdampak pada pasokan energi Indonesia yang mayoritas masih bergantung pada impor minyak dan gas."
Situasi ini, menurut Defiyan, merupakan tantangan serius bagi ketahanan energi nasional, terutama mengingat target swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Selain ancaman pasokan, kenaikan harga minyak dunia akibat konflik juga akan membengkakkan anggaran subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), memperparah tekanan fiskal.
Untuk mengatasi persoalan ini, percepatan kebijakan elektrifikasi dan perluasan insentif energi berbasis listrik menjadi langkah fundamental. Defiyan mengusulkan agar insentif tersebut difokuskan secara khusus kepada masyarakat berpenghasilan rendah. "Ini krusial agar transisi energi menuju listrik dapat berjalan lebih cepat dan merata," ujarnya kepada 55tv.co.id.
Lebih lanjut, pemerintah didorong untuk segera meluncurkan proyek percontohan di berbagai wilayah. Tujuannya adalah mempercepat migrasi penggunaan energi dari Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) ke listrik. "Sosialisasi dan edukasi yang masif juga tak kalah penting untuk membangun penerimaan publik terhadap penggunaan energi listrik," tambah Defiyan.
Data historis menunjukkan tren peningkatan alokasi subsidi energi yang mengkhawatirkan. Dari Rp95,7 triliun pada 2020, angka tersebut melonjak menjadi Rp131,5 triliun pada 2021. Puncaknya, realisasi subsidi energi mencapai Rp157,6 triliun pada 2022, dan terus merangkak naik menjadi Rp159,6 triliun pada 2023. Mayoritas dari angka tersebut dialokasikan untuk subsidi BBM dan LPG impor, sebuah fakta yang semakin menegaskan perlunya perubahan fundamental.
Dengan demikian, momentum konflik global ini harusnya menjadi pemicu bagi Indonesia untuk bergerak dari respons reaktif menuju strategi energi yang lebih proaktif dan berkelanjutan, demi ketahanan ekonomi dan kemandirian energi di masa depan.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar