Terobosan OJK Guncang Pasar Properti: Utang di Bawah Sejuta Tak Lagi Halangi Mimpi Punya Rumah! Ribuan Warga Kini Punya Peluang Emas KPR Subsidi.

55 NEWS – Sebuah angin segar berhembus bagi jutaan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang selama ini terganjal mimpi memiliki hunian layak. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berkolaborasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), baru saja mengumumkan kebijakan revolusioner terkait Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK). Aturan baru ini secara signifikan membuka peluang Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi bagi mereka yang memiliki catatan utang di bawah Rp1 juta, sebuah langkah progresif yang disambut antusias oleh berbagai pihak.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, yang akrab disapa Ara, menyampaikan kabar gembira ini dalam sebuah konferensi pers di Jakarta. "Jadi yang selama ini ada catatan SLIK OJK satu juta rupiah ke bawah, mulai detik ini boleh mengajukan kredit rumah subsidi. Ini kabar baik bagi rakyat," tegas Ara, Senin (13/4/2026). Ia menambahkan, keputusan ini bukanlah hal instan, melainkan buah dari perjuangan panjang Kementerian PKP melalui serangkaian pertemuan intensif dengan pihak OJK.

Ara bahkan mengungkapkan, "Saya sampai enam kali melakukan pertemuan di OJK untuk memperjuangkan hal ini, dan ini baru terjadi di era pemerintahan Presiden Prabowo." Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mengatasi hambatan kepemilikan rumah bagi MBR, yang kerap terbentur catatan kredit kecil yang sebetulnya tidak substansial.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, yang kerap disapa Kiki, turut memaparkan rincian kebijakan strategis yang diharapkan mampu mengakselerasi program perumahan nasional. Kebijakan ini tidak hanya terbatas pada relaksasi batasan utang, melainkan juga mencakup beberapa poin krusial lain:

1. Relaksasi Batasan Utang: Catatan SLIK kini hanya akan menampilkan utang atau kredit dengan nominal Rp1 juta ke atas, secara efektif ‘membersihkan’ riwayat kredit kecil yang seringkali menjadi batu sandungan bagi MBR dalam mengajukan KPR subsidi.
2. Pembaruan Data Cepat: Pembaruan data pelunasan kredit akan dipercepat maksimal H+3 setelah pelunasan dilakukan, memastikan informasi kredit debitur selalu up-to-date dan akurat.
3. Akses Data untuk BP Tapera: Pemberian akses data SLIK kepada Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) diharapkan dapat mempercepat proses verifikasi dan pembiayaan perumahan, memangkas birokrasi yang kerap memakan waktu.
4. Prioritas KPR Subsidi: Penegasan status kredit rumah subsidi sebagai program prioritas pemerintah dalam aspek penjaminan, memberikan kepastian hukum dan dukungan penuh bagi lembaga keuangan penyalur.
5. SLIK Bukan Vonis Mutlak: Kiki juga menekankan bahwa "Penambahan informasi pada laporan SLIK bahwa data tersebut tidak menentukan persetujuan kredit oleh lembaga keuangan." Ini menggarisbawahi bahwa SLIK berfungsi sebagai informasi, bukan vonis mutlak yang menghalangi persetujuan kredit, melainkan salah satu pertimbangan yang harus dilengkapi dengan analisis komprehensif dari lembaga keuangan.

Langkah-langkah progresif dari OJK dan PKP ini diproyeksikan akan membuka pintu bagi ribuan, bahkan jutaan, MBR untuk mewujudkan impian memiliki rumah layak. Ini adalah sinyal kuat dari pemerintah bahwa akses perumahan adalah hak dasar yang harus dipermudah, terutama di tengah tantangan ekonomi saat ini. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi katalisator pertumbuhan sektor properti dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas, sebagaimana dilaporkan oleh 55tv.co.id.

Editor: Akbar soaks