55 NEWS – Isu pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada jasa jalan tol yang santer disebut akan berlaku mulai tahun 2028 telah memicu perbincangan hangat di kalangan masyarakat dan pelaku ekonomi. Menanggapi kekhawatiran tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya angkat bicara, menegaskan bahwa hingga kini belum ada regulasi resmi yang mengubah status perpajakan sektor transportasi vital ini.
Related Post
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menjelaskan bahwa wacana PPN jalan tol memang merupakan bagian dari visi strategis jangka panjang pemerintah. "Perlu kami sampaikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak menyusun perencanaan strategis yang memuat arah kebijakan perluasan basis pajak dalam rangka menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan berkelanjutan," ujar Inge kepada 55tv.co.id. Namun, ia menekankan bahwa rencana ini masih dalam tahap kajian mendalam dan belum bersifat operasional.
Inge mengklarifikasi lebih lanjut bahwa kabar mengenai pengenaan PPN tol tersebut masih berada pada level perencanaan kebijakan, bukan ketentuan yang berlaku secara hukum. "Terkait dengan isu pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol, hal tersebut saat ini masih berada pada tahap perencanaan kebijakan dan belum menjadi ketentuan yang berlaku. Sampai dengan saat ini, belum terdapat regulasi yang mengatur pengenaan PPN atas jasa jalan tol, sehingga belum ada perubahan perlakuan perpajakan yang diterapkan kepada masyarakat," tegasnya. Masyarakat diimbau untuk tetap tenang karena belum ada dasar hukum yang diterbitkan pemerintah untuk memungut pajak tersebut dalam waktu dekat.
DJP menjamin bahwa setiap perumusan kebijakan baru akan dilakukan dengan sangat transparan dan melalui proses yang cermat. Pemerintah berkomitmen untuk menakar dampak ekonomi secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan final. Inge menambahkan, jika nantinya kebijakan ini akan diformalkan, pemerintah akan melibatkan koordinasi lintas sektoral serta kajian mendalam terhadap dunia usaha, masyarakat, dan sektor transportasi secara luas. Ini menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang berpotensi memengaruhi hajat hidup orang banyak dan iklim investasi nasional.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar