55 NEWS – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengeluarkan instruksi tegas kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk tidak ragu mencopot pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) apabila kinerja pembenahan internal dinilai lambat. Ultimatum ini menjadi sorotan tajam, mengindikasikan bahwa sektor vital penerimaan negara dan pengawasan perbatasan, yang saat ini dipimpin oleh Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama, tengah menghadapi evaluasi ketat dari Istana, terutama setelah lembaga tersebut terseret dalam dugaan kasus korupsi.
Related Post
Perintah keras ini disampaikan Presiden Prabowo secara terbuka dalam pidato penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 di Sidang Paripurna DPR RI pada Rabu, 20 Mei 2026. Di hadapan para pimpinan parlemen dan jajaran menteri kabinet, Kepala Negara menekankan pentingnya responsibilitas dan kecepatan dalam birokrasi, khususnya di lembaga sepenting Bea Cukai yang memiliki dampak langsung terhadap stabilitas ekonomi nasional.
"Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti," tegas Presiden Prabowo di Gedung DPR, Jakarta. Pernyataan ini bukan sekadar peringatan, melainkan sebuah instruksi langsung yang menuntut tindakan konkret dan segera demi menjaga integritas dan efisiensi sistem kepabeanan.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa seluruh jajaran birokrasi, terutama lembaga krusial seperti Bea Cukai yang bertugas mengawal arus logistik dan devisa negara, harus mengadopsi etos kerja yang responsif dan akseleratif. Pemerintah, menurutnya, menolak keras sikap abai atau lambat dalam merespons tuntutan publik serta pelaku usaha di lapangan, yang dapat menghambat laju perekonomian.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo bahkan menggunakan analogi pepatah Sunda untuk menyindir mentalitas birokrat yang cenderung menunda-nunda penyelesaian masalah dengan prinsip "bagaimana nanti saja" atau "kumaha engkeh". "Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat, jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engkeh wae," selorohnya, menyoroti urgensi perubahan budaya kerja.
Lebih lanjut, Presiden menyerukan adanya revolusi mental dan pembalikan pola pikir (mindset) di dalam tubuh pemerintahan sipil. Aparat penegak hukum dan pelayanan publik diharapkan mampu melakukan mitigasi risiko serta proyeksi masa depan yang matang sejak awal, bukan sekadar bereaksi setelah masalah atau kebocoran terjadi. "Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engkek kumaha, bukan kumaha engkeh," cetus Presiden Prabowo, menekankan pentingnya inisiatif proaktif dalam tata kelola pemerintahan untuk mencegah kerugian negara dan menjaga iklim investasi.
Instruksi ini, yang disampaikan pada Minggu, 24 Mei 2026, melalui 55tv.co.id, menggarisbawahi komitmen serius pemerintah untuk memastikan efisiensi dan integritas di salah satu gerbang ekonomi utama Indonesia. Perubahan kepemimpinan di DJBC, jika terjadi, diharapkan dapat membawa angin segar bagi perbaikan sistem dan peningkatan kepercayaan publik serta investor terhadap iklim usaha di tanah air.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar