55 NEWS – Jakarta – Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berencana memanggil jajaran direksi PT Pertamina (Persero) dalam waktu dekat. Pemanggilan ini menyusul kekhawatiran mendalam parlemen terhadap dampak domino kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi, khususnya potensi masifnya peralihan konsumen dari Pertamax ke Pertalite, yang berisiko mengganggu stabilitas pasokan BBM bersubsidi di seluruh negeri.
Related Post
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, menegaskan pentingnya langkah antisipatif guna mencegah timbulnya permasalahan baru di tengah masyarakat. Menurut Adisatrya, dinamika pasar pasca-penyesuaian harga BBM non-subsidi ini harus dicermati secara serius. "Kami akan meminta penjelasan komprehensif dari Pertamina, tidak hanya mengenai dampaknya terhadap kinerja perusahaan, tetapi yang lebih krusial adalah proyeksi dan mitigasi risiko terkait kemungkinan migrasi besar-besaran konsumen dari Pertamax ke Pertalite," ujar Adisatrya, sebagaimana dilansir 55tv.co.id baru-baru ini. Ia menambahkan, "Jangan sampai skenario terburuk terjadi, di mana masyarakat berbondong-bondong beralih ke Pertalite, kemudian kita dihadapkan pada kelangkaan stok yang justru semakin memberatkan dan menyulitkan publik."
Adisatrya juga tidak menampik bahwa kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi merupakan konsekuensi logis dari gejolak ekonomi global yang penuh ketidakpastian. Ia menguraikan, serangkaian faktor eksternal seperti konflik geopolitik yang tak kunjung usai, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta tingginya ketergantungan Indonesia pada impor minyak mentah, secara kolektif telah membebani anggaran negara dalam menjaga stabilitas harga energi. "Dalam konstelasi global yang diwarnai perang berkepanjangan dan depresiasi nilai tukar rupiah, ditambah lagi fakta bahwa kita masih sangat bergantung pada impor minyak, mempertahankan harga BBM non-subsidi menjadi sebuah tantangan yang teramat berat bagi pemerintah. Oleh karena itu, penyesuaian harga pada akhirnya menjadi opsi yang tak terhindarkan," jelasnya lebih lanjut.
DPR RI berharap Pertamina dapat menyajikan data dan analisis yang komprehensif mengenai proyeksi permintaan Pertalite pasca-kenaikan harga Pertamax, serta strategi konkret untuk memastikan ketersediaan dan distribusi BBM bersubsidi tetap terjaga. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan energi nasional menjadi sorotan utama, mengingat dampaknya yang langsung dirasakan oleh jutaan masyarakat. Isu ini menggarisbawahi kompleksitas pengelolaan sektor energi di tengah tantangan global dan domestik, menuntut respons cepat dan strategis dari seluruh pemangku kepentingan untuk mencegah krisis energi yang lebih luas.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar