55 NEWS – Proyeksi beban subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 memicu kekhawatiran serius di kalangan ekonom dan pembuat kebijakan. Angka-angka terbaru menunjukkan potensi pembengkakan signifikan, terutama untuk subsidi listrik yang bisa menembus Rp122 triliun, diiringi peningkatan volume Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Kondisi ini tak lepas dari dinamika harga minyak mentah global yang masih tinggi, tekanan pelemahan nilai tukar rupiah, serta lonjakan kebutuhan energi bersubsidi di dalam negeri.
Related Post
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, dalam paparannya mengenai asumsi dasar sektor ESDM untuk RAPBN 2027, menguraikan skenario yang menantang. Pemerintah mengusulkan asumsi Indonesian Crude Price (ICP) pada rentang USD70 hingga USD95 per barel. Sementara itu, nilai tukar rupiah diproyeksikan berada di level Rp17.100 per dolar AS. Kombinasi dua faktor makroekonomi ini diperkirakan akan memicu kenaikan drastis kebutuhan anggaran subsidi energi.
Secara spesifik, subsidi listrik diproyeksikan melonjak tajam, mencapai Rp113,45 triliun hingga Rp122,83 triliun pada tahun 2027. Angka ini jauh melampaui realisasi subsidi listrik pada tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp87,46 triliun, serta alokasi dalam APBN 2026 sebesar Rp100,83 triliun. Kenaikan substansial ini menandakan adanya tekanan fiskal yang kian berat bagi kas negara dalam menjaga stabilitas harga energi bagi masyarakat.
Selain listrik, skema subsidi energi lainnya juga tetap dipertahankan dengan volume yang meningkat. Volume BBM bersubsidi pada tahun 2027 diperkirakan mencapai 19,343 juta hingga 19,561 juta kiloliter (KL). Angka ini lebih tinggi dibandingkan realisasi tahun 2025 sebesar 18,92 juta KL, maupun target di tahun 2026 yang sebesar 19,17 juta KL. Dari total tersebut, konsumsi minyak solar bersubsidi diperkirakan akan mendominasi, dengan volume mencapai 18,80 juta hingga 19 juta KL. Sementara itu, minyak tanah diproyeksikan berada pada kisaran 543 ribu hingga 561 ribu KL.
Pemerintah juga berkomitmen untuk mempertahankan volume LPG tabung 3 kilogram (kg) sebesar 8 juta metrik ton, setara dengan target APBN 2026. Subsidi tetap minyak solar juga masih dipertahankan pada level Rp1.000 per liter.
Menyoroti dampak gejolak global, Bahlil Lahadalia dalam Rapat Kerja Bersama Komisi XII DPR RI pada Senin (15/6/2026) mengungkapkan, "Sebelum terjadi ketegangan di Timur Tengah, total subsidi kita untuk LPG itu Rp80-87 triliun per tahun. Sekarang akan naik lagi (subsidinya), karena harga ICP naik." Pernyataan ini menggarisbawahi bagaimana dinamika geopolitik global secara langsung memengaruhi beban fiskal negara dalam menjaga stabilitas harga energi domestik.
Kondisi ini menempatkan pemerintah di persimpangan jalan, di mana keseimbangan antara menjaga daya beli masyarakat melalui subsidi dan menjaga kesehatan APBN menjadi tantangan utama. Para pengamat ekonomi dari 55tv.co.id menilai, strategi mitigasi yang komprehensif diperlukan untuk mengelola lonjakan beban subsidi ini agar tidak mengganggu stabilitas fiskal jangka panjang.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar