55 NEWS – Terobosan signifikan dalam program bantuan perumahan swadaya pemerintah kini merambah sektor ekonomi mikro. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang biasanya fokus pada hunian, kini diperluas untuk merenovasi toko-toko milik masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah Jakarta, menandai langkah progresif dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan ekonomi kerakyatan.
Related Post
Kementerian PKP mengimplementasikan skema inovatif bernama Pemilihan Toko Terbuka (PTT) guna memastikan alokasi dan penggunaan anggaran negara berjalan secara transparan, efisien, dan akuntabel. Mekanisme ini dirancang untuk meminimalkan potensi penyimpangan dan memaksimalkan manfaat bagi penerima.
Di Kelurahan Kalianyar, proses PTT ini telah berjalan dengan koordinasi Kepala Pusat Pengembangan SDM, Iriyanto. Melalui sistem ini, warga penerima manfaat diberikan keleluasaan penuh untuk menentukan sendiri penyedia bahan bangunan secara terbuka. Pendekatan ini tidak hanya memberdayakan masyarakat tetapi juga mendorong kompetisi sehat di antara penyedia material.
Partisipasi aktif dari toko-toko lokal seperti Toko Hidup Makmur dan Toko Sinar Bangun Jaya dalam proses pemilihan ini menjadi bukti keberhasilan mekanisme tersebut. Hasil penerapan PTT secara nyata berhasil mencatatkan efisiensi anggaran negara hingga kisaran Rp9 juta. Angka ini menunjukkan potensi penghematan yang signifikan jika metode serupa diterapkan secara lebih luas.
Menteri PKP, Maruarar Sirait, menegaskan bahwa penerapan metode PTT merupakan terobosan baru yang tidak hanya menghemat anggaran, melainkan juga memperkuat integritas program agar bersih dari praktik korupsi. "Sistem PTT dilakukan selain berguna untuk efisiensi anggaran, juga dapat digunakan kembali untuk kepentingan rakyat dengan cara yang transparan, baik, benar, dan antikorupsi," ujar Maruarar dalam keterangan resmi, Selasa (16/6/2026).
Maruarar menekankan pentingnya pengawasan terhadap setiap rupiah dana publik yang dialokasikan dalam Program BSPS. Ia menegaskan bahwa dana tersebut wajib diawasi secara terbuka dan dipertanggungjawabkan oleh semua pihak terkait. "Ini uang negara yang harus diawasi, harus transparan dan tidak boleh korupsi. Ada efisiensi sekitar Rp9 juta, saran saya berikan kepada yang paling miskin dan yang paling tua supaya kita bisa berkeadilan untuk rakyat," tegasnya, menyoroti pentingnya keadilan sosial dalam pemanfaatan efisiensi anggaran. Program ini diharapkan menjadi model bagi inisiatif pembangunan ekonomi kerakyatan lainnya di masa mendatang.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar