55 NEWS – Sebuah fakta ekonomi yang mengejutkan publik terungkap dari parlemen. Harga keekonomian bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi jenis Pertamax (RON 92) ternyata jauh melampaui angka yang dibayarkan konsumen saat ini. Intervensi pemerintah menjadi kunci utama di balik harga yang relatif stabil, namun memunculkan pertanyaan besar mengenai siapa yang sebenarnya menanggung beban finansial ini.
Related Post
Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Patijaya, dalam pernyataannya di Jakarta pada Kamis (25/6/2026), mengungkapkan bahwa harga "asli" Pertamax dapat mencapai Rp19.000 hingga Rp20.000 per liter. Angka fantastis ini, menurut Bambang, didasarkan pada dinamika harga minyak mentah global yang terus bergejolak. "Saya tanya ke kawan-kawan Pertamina, itu RON 92 (Pertamax) saat tanggal 10 Juni kemarin sebetulnya modal kalian berapa. Itu RON 92 sudah USD1,1 per liter. Kalau kita membiarkan, artinya RON 92 itu sekitar Rp19 ribu-Rp20 ribu per liter," jelas Bambang, seperti dikutip dari 55tv.co.id.
Meskipun demikian, pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tetap melakukan intervensi signifikan. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat agar tidak tergerus oleh fluktuasi harga komoditas global. Akibatnya, harga Pertamax di pasaran tetap dijaga di kisaran Rp16.250 per liter per 10 Juni 2026, sebuah selisih yang cukup besar dari harga keekonomiannya.
Intervensi harga ini, lanjut Bambang, memiliki dampak langsung pada margin keuntungan badan usaha penyedia BBM, termasuk Pertamina. Pemerintah mematok batasan harga jual, yang secara tidak langsung menekan potensi pendapatan perusahaan. "Pemerintah lewat Menteri ESDM mematok bahwa mereka hanya boleh jual RON 92 di harga Rp16.250, dan paling tinggi Rp16.600 misalnya. Artinya untuk harga nonsubsidi, Pertamina tidak dibiarkan full menjual dengan harga ekonomi," ungkapnya. Kondisi ini juga menjelaskan mengapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta lainnya cenderung enggan untuk menjual BBM dengan harga yang ditetapkan pemerintah, karena tidak sejalan dengan perhitungan ekonomi mereka.
Situasi ini menyoroti dilema antara stabilitas ekonomi makro dan keberlanjutan bisnis. Sementara masyarakat menikmati harga BBM yang relatif terjangkau, ada pihak lain yang harus menanggung selisih harga tersebut, baik itu melalui penekanan margin perusahaan BUMN maupun potensi keengganan sektor swasta untuk berpartisipasi penuh. Ini adalah sebuah keseimbangan rumit yang terus diupayakan pemerintah demi menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah gejolak pasar global.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar