55 NEWS – Menghadapi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengancam stabilitas ekonomi dan kesejahteraan pekerja, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah dan perwakilan serikat buruh telah menggelar rapat koordinasi strategis. Pertemuan penting ini, yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, bertujuan untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi PHK guna merumuskan langkah-langkah antisipatif yang komprehensif.
Related Post
Rapat koordinasi yang berlangsung tertutup di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (26/6/2026) ini, menjadi forum krusial bagi para pemangku kepentingan. Usai pertemuan, Dasco menegaskan komitmen bersama dalam menghadapi tantangan ekonomi. "Kami telah menyelenggarakan rapat koordinasi intensif mengenai pembentukan Satgas Mitigasi PHK, melibatkan pemerintah dan DPR," ujar Dasco dalam konferensi pers yang diselenggarakan kemudian.
Selain Dasco, kehadiran Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal turut memperkuat representasi legislatif. Dari jajaran eksekutif, tampak hadir Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, menunjukkan keseriusan pemerintah. Sementara itu, suara pekerja diwakili oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, yang menegaskan pentingnya partisipasi buruh dalam setiap kebijakan strategis.
Mensesneg Prasetyo Hadi, dalam pernyataannya, menyampaikan apresiasi tinggi kepada DPR RI atas inisiatif memfasilitasi dialog krusial ini. Ia mengungkapkan bahwa pemerintah tidak tinggal diam, melainkan telah melakukan pemetaan komprehensif terhadap sektor dan perusahaan yang berpotensi besar melakukan PHK.
"Kami sangat berterima kasih atas fasilitasi dari Bapak Dasco untuk mendiskusikan isu-isu vital, khususnya terkait informasi mengenai potensi PHK di beberapa perusahaan. Koordinasi hari ini menjadi fondasi untuk mengidentifikasi secara spesifik perusahaan dan akar permasalahannya, sehingga kita dapat merumuskan langkah-langkah mitigasi yang tepat sasaran," jelas Prasetyo, menekankan urgensi data akurat dalam pengambilan kebijakan.
Pembentukan Satgas Mitigasi PHK ini diharapkan mampu menjadi jaring pengaman sosial ekonomi, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dalam menjaga iklim investasi dan keberlangsungan lapangan kerja di tengah dinamika ekonomi global. Sinergi antara legislatif, eksekutif, dan perwakilan pekerja menjadi kunci utama dalam menanggulangi ancaman PHK dan menjaga stabilitas perekonomian nasional, demikian laporan 55tv.co.id.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar