55tv.co.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melontarkan peringatan keras kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Sorotan tajam dilayangkan terkait pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang ditempatkan pada bank-bank pelat merah atau Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Kebijakan ini dinilai menyimpan potensi risiko besar bagi stabilitas keuangan nasional.
Related Post
Harris Turino, legislator dari Fraksi PDI Perjuangan Komisi XI DPR RI, mendesak agar setiap langkah penempatan maupun penarikan dana kas negara dilakukan dengan perhitungan yang sangat cermat dan bertahap. Tujuannya jelas, untuk mencegah guncangan likuiditas di sektor perbankan Tanah Air dan menghindari lonjakan suku bunga yang bisa membebani pasar keuangan domestik. "Ke depan, manajemen dana SAL harus lebih hati-hati agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan," tegas Harris dalam rapat kerja Komisi XI DPR bersama Kementerian Keuangan, Rabu 15 Juli 2026.
Harris juga menyoroti injeksi dana SAL perdana sebesar Rp200 triliun pada September 2025 lalu. Kala itu, pemerintah mengklaim kebijakan tersebut bertujuan memacu pertumbuhan ekonomi. Namun, berdasarkan data riil dan hasil penyerapan aspirasi Komisi XI dengan jajaran direksi Himbara, kondisi likuiditas perbankan sebenarnya masih sangat memadai. Artinya, guyuran likuiditas tambahan dari pemerintah saat itu belum menjadi kebutuhan mendesak. "Tidak ada kekurangan likuiditas di pasar ketika dorongan pertama sebesar Rp200 triliun digelontorkan," ungkap Harris.
Lebih jauh, Harris menyayangkan inkonsistensi kebijakan fiskal yang kerap berubah-ubah. Mulai dari penempatan dana, penarikan secara tiba-tiba, hingga akhirnya disuntikkan kembali. Dinamika pasang surut dana SAL ini, menurutnya, justru menciptakan iklim ketidakpastian baru bagi para pelaku pasar keuangan, mengancam kepercayaan dan stabilitas investasi.
Tinggalkan komentar