55tv.co.id – Presiden Prabowo Subianto secara lantang menginstruksikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menelisik secara menyeluruh dugaan keterlibatan sejumlah oknum di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam berbagai kasus penyelundupan. Perintah ini muncul di tengah sorotan tajam terhadap praktik-praktik ilegal yang merugikan keuangan negara.
Related Post
Arahan tegas dari Kepala Negara tersebut disampaikan dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Jumat 14 Agustus 2026. Presiden Prabowo menekankan pentingnya memutus mata rantai kebocoran anggaran yang salah satunya diakibatkan oleh aktivitas tambang ilegal yang ditengarai melibatkan sejumlah aparat.
"Tapi Menteri Keuangan usut Bea Cukai juga Iya kan" ujar Prabowo yang langsung disambut riuh tepuk tangan dan sorak-sorai dari para anggota dewan yang hadir di ruang Rapat Paripurna. Respons spontan ini menunjukkan dukungan kuat terhadap langkah-langkah pemberantasan korupsi dan praktik ilegal.
Sebelumnya Presiden juga telah meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk menginvestigasi dugaan ribuan tambang ilegal yang beroperasi tanpa izin. "Tidak mungkin seribu tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan TNI" tegas Prabowo menyoroti potensi kolusi antara penegak hukum dan pelaku tambang ilegal.
Selain Kementerian Keuangan dan aparat penegak hukum Presiden juga menyentil kinerja Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI. Lembaga penjaga perairan Indonesia itu dinilai masih belum optimal dalam membendung celah penyelundupan barang di wilayah perbatasan laut Indonesia.
Tinggalkan komentar