55tv.co.id – Siapa sangka bank memiliki kekuatan untuk menunda transaksi keuangan Anda hingga beberapa hari. Kebijakan ini bukan tanpa dasar melainkan diatur ketat dalam undang-undang demi mencegah praktik ilegal. Masyarakat perlu memahami aturan ini agar tidak kaget jika sewaktu-waktu dana mereka tertahan sementara.
Related Post
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang UU TPPU bank sebagai penyedia jasa keuangan diberikan otoritas untuk menangguhkan transaksi. Penundaan ini bisa berlangsung maksimal lima hari kerja. Kondisi yang memicu penundaan sangat spesifik yakni adanya indikasi kuat bahwa dana yang masuk ke rekening merupakan hasil kejahatan atau rekening tersebut dimanfaatkan untuk menampung aset ilegal.
Pakar TPPU Yunus Husein menegaskan bahwa otoritas bank untuk menunda transaksi selama lima hari ini memiliki batasan alasan yang jelas dan tidak bisa sembarangan. Menurutnya ini adalah kewenangan internal penyedia jasa keuangan yang berbeda dengan tindakan yang diambil aparat penegak hukum. Yunus Husein juga menjelaskan bahwa penundaan transaksi oleh bank adalah hak yang diberikan undang-undang kepada mereka. Hal ini berbeda dengan tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berlandaskan Pasal 70 UU TPPU.
Contoh nyata terlihat pada kasus rekening Bank Mandiri yang sempat dikaitkan dengan pengumpulan dana Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB. Kala itu Polda Metro Jaya mengklarifikasi bahwa tindakan yang diambil adalah penundaan transaksi selama lima hari kerja bukan pemblokiran permanen. Pihak kepolisian menjamin transaksi akan kembali normal jika tidak ditemukan unsur pidana dan jumlah dana dalam rekening tetap utuh. Oleh karena itu penting bagi masyarakat untuk memahami regulasi ini agar tidak kaget jika sewaktu-waktu transaksi mereka tertunda demi menjaga integritas sistem keuangan dari aktivitas ilegal.
Tinggalkan komentar