55tv.co.id – Dinamika pengelolaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali memanas setelah muncul kabar mengejutkan terkait rencana restrukturisasi perusahaan negara. Rencana ambisius untuk melakukan skema tukar guling atau pengalihan kepemilikan antara PT Geo Dipa Energi (Persero) dengan PT Permodalan Nasional Madani (PNM) secara resmi dinyatakan batal. Langkah strategis yang sempat mencuat ke publik ini akhirnya menemui jalan buntu.
Direktur Utama Geo Dipa Energi, Yudistian Yunis, memberikan konfirmasi langsung mengenai kegagalan rencana tersebut. Menurut penuturannya, alasan utama di balik pembatalan ini adalah tidak adanya restu atau izin dari Presiden Prabowo Subianto. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan strategis yang melibatkan aset-aset vital negara kini berada di bawah pengawasan yang sangat ketat dari pucuk pimpinan tertinggi pemerintahan.
Yudistian menjelaskan bahwa wacana pertukaran aset ini sebenarnya sudah mulai mengemuka sejak masa kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa saat menjabat sebagai Menteri Keuangan. Pada bulan Agustus lalu, sempat muncul pemberitaan yang mengindikasikan adanya proses negosiasi antara Geo Dipa dan PNM. Namun, pada akhirnya, keputusan final berada di tangan Presiden, dan mandat untuk melanjutkan proses tersebut tidak diberikan.
"Pada Agustus lalu, bersamaan dengan pemberitaan Pak Menteri, disampaikan bahwa rencana antara Geo Dipa dengan PNM tidak jadi terlaksana karena tidak diberikan izin oleh Presiden," ujar Yudistian saat memberikan keterangan di Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (2/10/2026).
Sebelum munculnya kabar pembatalan ini, masa depan Geo Dipa sebenarnya sempat berada dalam ketidakpastian yang cukup tinggi. Sebelum pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, perusahaan pengembang energi panas bumi ini menjadi pusat perhatian banyak pihak. Muncul berbagai spekulasi mengenai ke mana arah pengelolaan Geo Dipa ke depannya.
Bahkan, sempat beredar kabar bahwa Geo Dipa akan diarahkan untuk melebur ke dalam ekosistem raksasa energi nasional, yakni PT Pertamina (Persero) atau PT PLN (Persero). Langkah penggabungan ini sempat dianggap sebagai opsi untuk memperkuat ketahanan energi nasional melalui integrasi sektor panas bumi ke dalam perusahaan energi utama negara.
Perlu diketahui bahwa PT Geo Dipa Energi (Persero) memegang peran yang sangat krusial dalam peta energi nasional. Perusahaan ini berstatus sebagai Special Mission Vehicle (SMV) yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan langsung Kementerian Keuangan. Mandat utamanya sangat spesifik dan strategis, yakni mengakselerasi penyediaan listrik berbasis energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia.
Dengan batalnya rencana tukar guling ini, Geo Dipa diprediksi akan tetap fokus pada mandat aslinya dalam mengembangkan potensi panas bumi guna mendukung transisi energi hijau di tanah air, tanpa harus terlibat dalam skema pertukaran aset dengan sektor keuangan seperti PNM.
Tinggalkan komentar