55tv.co.id – Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan mengejutkan terkait performa salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Timah (Persero) Tbk (TINS). Dalam sebuah pidato resmi, Presiden mengungkapkan bahwa perusahaan tambang timah plat merah tersebut berhasil mencatatkan lonjakan keuntungan yang sangat fantastis, bahkan mencapai angka 900 persen dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
Related Post
Pernyataan ini disampaikan Presiden saat menghadiri acara penyerahan hasil penagihan denda administratif di bidang kehutanan oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) kepada Kejaksaan Agung di Jakarta. Nilai denda yang diserahkan mencapai angka yang sangat fantastis, yakni lebih dari Rp13,2 triliun. Keberhasilan PT Timah ini menjadi sorotan karena sebelumnya perusahaan tersebut kerap dilaporkan mengalami kerugian yang cukup dalam.
Transformasi PT Timah dari Rugi Jadi Untung
Menurut penjelasan Presiden Prabowo, keberhasilan PT Timah tidak lepas dari upaya pemerintah dalam menertibkan praktik pertambangan ilegal yang selama ini merugikan negara. Pemerintah melalui Satgas PKH telah melakukan langkah tegas untuk menguasai kembali kawasan hutan yang selama ini menjadi lokasi tambang ilegal.
Prabowo menyebutkan bahwa dari luas lahan sekitar 14 ribu hektare yang telah dikelola kembali, ratusan titik tambang ilegal telah berhasil dikuasai oleh negara. Langkah mitigasi terhadap penyelundupan timah, khususnya di wilayah Pulau Bangka, juga terus diperketat. Meski mengakui masih ada beberapa kasus penyelundupan yang lolos, namun upaya penertiban yang dilakukan secara keras telah membuahkan hasil nyata bagi kesehatan finansial PT Timah.
"PT Timah yang selama ini rugi, dalam satu tahun keuntungannya naik 900 persen dalam satu tahun," tegas Presiden di hadapan para hadirin.
Evaluasi Besar-besaran terhadap Jumlah BUMN
Selain membahas keberhasilan PT Timah, Presiden Prabowo juga menyinggung mengenai kondisi struktural BUMN di Indonesia secara umum. Ia mengungkapkan rasa terkejutnya saat pertama kali menjabat sebagai Presiden ketika melihat data mengenai jumlah perusahaan BUMN yang ada.
Berdasarkan data yang ia terima, terdapat sekitar 1.074 perusahaan yang terdaftar sebagai BUMN. Menurut pandangan Presiden, jumlah tersebut dinilai terlalu besar dan tidak efisien untuk dikelola oleh negara. Hal ini mengindikasikan perlunya langkah reformasi dan restrukturisasi besar-besaran agar perusahaan-perusahaan negara tersebut dapat bekerja lebih efektif, efisien, dan memberikan kontribusi maksimal bagi pendapatan negara, bukan justru membebani anggaran.
Dengan adanya lonjakan keuntungan di PT Timah, pemerintah berharap hal serupa dapat menjadi contoh bagi BUMN lainnya untuk segera melakukan pembenahan internal dan memperketat pengawasan terhadap aset-aset negara agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Tinggalkan komentar