Hak Buruh Lebih Utama dari Utang Bank

Hak Buruh Lebih Utama dari Utang Bank

55tv.co.id – Kabar buruk bagi perusahaan yang sedang berada di ambang kebangkrutan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan. Ternyata, kewajiban perusahaan untuk melunasi gaji karyawan tidak bisa disamakan dengan kewajiban membayar utang kepada pihak perbankan. Dalam hierarki hukum di Indonesia, hak-hak pekerja memiliki kedudukan yang sangat istimewa dan harus didahulukan dibandingkan para kreditur lainnya.

COLLABMEDIANET

Fenomena perusahaan yang mengalami gagal bayar sering kali memicu ketegangan antara manajemen, pihak bank, dan para buruh. Namun, secara hukum, posisi buruh sebenarnya sangat kuat. Ketika sebuah perusahaan dinyatakan pailit, kurator yang ditunjuk akan bertugas mengelola serta membereskan seluruh aset atau harta kekayaan perusahaan tersebut. Hasil dari penjualan aset inilah yang nantinya akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban perusahaan kepada pihak-pihak yang berpihak padanya.

Hak Buruh Lebih Utama dari Utang Bank
Gambar Istimewa : img.okezone.com

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI Jamsos) Kementerian Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa pekerja memiliki status "preferen" atau hak istimewa dalam urutan pembayaran utang. Artinya, sebelum uang hasil penjualan aset perusahaan digunakan untuk membayar cicilan bank atau utang kepada vendor, perusahaan wajib memastikan hak upah para pekerjanya terpenuhi terlebih dahulu.

"Dalam hukum kepailitan di Indonesia, hak-hak pekerja atau buruh memiliki kedudukan istimewa dalam urutan pembayaran utang perusahaan yang dinyatakan pailit," ungkap Indah saat memberikan penjelasan terkait perlindungan tenaga kerja.

Namun, perlu menjadi catatan penting bagi para pekerja dan pelaku industri bahwa tidak semua hak pekerja memiliki tingkatan prioritas yang sama. Indah memberikan edukasi bahwa terdapat perbedaan urutan antara upah pokok yang belum dibayarkan dengan hak-hak lainnya. Upah yang tertunggak atau gaji bulanan yang belum sempat dibayarkan menempati urutan prioritas tertinggi di atas segalanya.

Sementara itu, hak-hak lain seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja (UPMK), dan uang penggantian hak (UPH) memiliki urutan prioritas yang berbeda dalam skema pembayaran. Hal ini sering kali menjadi titik krusial dalam proses likuidasi perusahaan, di mana pembagian aset harus dilakukan dengan sangat teliti agar tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Landasan hukum mengenai perlindungan hak pekerja dalam kondisi pailit ini telah diatur secara tegas dalam regulasi negara. Ketentuan mengenai prioritas pembayaran hak pekerja tersebut tertuang dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Dengan adanya aturan ini, negara memberikan jaminan bahwa kesejahteraan buruh tetap menjadi prioritas utama di tengah krisis finansial yang dialami perusahaan.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikutikami :

Tinggalkan komentar