55tv.co.id – Kebijakan baru mengenai pembatasan komisi platform transportasi daring yang ditetapkan maksimal sebesar 8 persen kini tengah menuai polemik hangat. Meski aturan yang berlaku sejak 1 Juli 2026 ini awalnya dirancang untuk meringankan beban mitra pengemudi ojek online (ojol), namun dalam praktiknya, kebijakan ini justru dikhawatirkan akan menjadi bumerang yang memukul kesejahteraan para pengemudi di lapangan.

Related Post
Alih-alih membawa angin segar bagi peningkatan pendapatan, para pengamat ekonomi memperingatkan adanya risiko penurunan penghasilan bersih yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh perubahan struktur biaya yang terjadi akibat pemangkasan persentase komisi tersebut.

Dosen Ilmu Ekonomi dari Universitas Airlangga, Gigih Prihantono, memberikan analisis kritis terkait fenomena ini. Menurutnya, kebijakan yang diambil berdasarkan desakan populisme tanpa didukung oleh kalkulasi data yang mendalam sering kali memicu dampak sampingan yang tidak terduga. Ia menekankan bahwa kebijakan yang niatnya ingin melindungi pihak tertentu justru bisa berbalik merugikan pihak yang ingin dibela.
"Jika dilihat secara teoretis, pembatasan komisi ini tampak seperti kemenangan besar bagi para mitra pengemudi. Namun, dalam realitas ekonomi, logika yang bekerja tidak selalu berjalan secara linier atau sederhana," ungkap Gigih dalam keterangannya, Selasa (17/11/2026).
Gigih memaparkan bahwa selama ini, dari total komisi sekitar 20 persen yang diambil oleh aplikator, terdapat alokasi dana yang sangat krusial bagi ekosistem ojol. Sekitar 6,5 persen digunakan untuk membiayai subsidi promo atau diskon bagi konsumen, sementara 2,0 persen lainnya dialokasikan untuk dana perlindungan serta berbagai insentif kesejahteraan bagi para mitra pengemudi.
Dengan adanya kebijakan baru yang memangkas komisi menjadi hanya 8 persen, ruang gerak aplikator untuk memberikan subsidi promo menjadi sangat terbatas. Dampaknya, daya tarik layanan ojol di mata konsumen akan menurun drastis karena hilangnya diskon-diskon yang selama ini menjadi magnet utama.
"Secara matematis, ketika promo hilang, volume pesanan akan turun secara drastis. Jika pesanan berkurang, maka pendapatan total yang masuk ke kantong pengemudi juga akan ikut merosot," tambah Gigih.
Kekhawatiran ini juga dirasakan langsung oleh para pelaku di lapangan. Berbagai asosiasi pengemudi, termasuk Garda Indonesia, mulai menyuarakan kegelisahan mereka. Mereka merasa bahwa take-home pay atau pendapatan bersih yang mereka terima setiap bulannya cenderung stagnan, bahkan terancam terus menurun akibat hilangnya insentif dari pihak aplikator.
Kondisi ini menciptakan paradoks ekonomi; di satu sisi persentase potongan aplikasi mengecil, namun di sisi lain, jumlah orderan yang masuk pun ikut menyusut. Jika tren ini terus berlanjut tanpa adanya penyesuaian strategi dari pihak aplikator maupun pemerintah, dikhawatirkan kesejahteraan pengemudi ojol justru akan semakin terpuruk di tengah persaingan industri transportasi daring yang semakin ketat.










Tinggalkan komentar