55tv.co.id – Kabar mengenai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) untuk tahun 2027 mulai memasuki babak baru. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah resmi menyebarkan pedoman penghitungan upah kepada seluruh gubernur di tanah air. Langkah ini diambil untuk memberikan kepastian hukum serta arah yang jelas bagi para pekerja maupun pelaku usaha dalam menyongsong tahun mendatang.

Related Post
Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menegaskan bahwa penentuan besaran upah minimum bukan sekadar angka matematis biasa. Ada proses kompleks yang melibatkan berbagai variabel ekonomi makro dan kondisi riil di lapangan. Menurutnya, kebijakan pengupahan harus mampu menjadi jembatan yang adil; di satu sisi mampu meningkatkan kesejahteraan buruh, namun di sisi lain tidak membebani keberlangsungan dunia usaha.

"Penetapan upah minimum tidak hanya mempertimbangkan satu aspek saja. Kita harus memperhatikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi secara umum, hingga situasi ketenagakerjaan di daerah masing-masing. Oleh karena itu, data yang digunakan harus sangat akurat agar mencerminkan kondisi nyata di daerah sebagai dasar pengambilan keputusan," ujar Yassierli dalam keterangan resminya.
Secara teknis, pedoman ini disampaikan melalui surat resmi Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026. Kebijakan ini merupakan implementasi langsung dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Aturan ini menjadi landasan baru dalam mengatur tata cara pengupahan yang lebih modern dan terukur.
Bagi daerah yang sudah memiliki standar upah pada tahun 2026, penghitungan untuk tahun 2027 akan menggunakan formula penyesuaian yang merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Formula utama yang digunakan adalah kombinasi antara tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi, yang kemudian dikalikan dengan sebuah variabel penting bernama nilai alfa ($\alpha$).
Nilai alfa ini memiliki rentang antara 0,50 hingga 1. Variabel ini sangat krusial karena mencerminkan seberapa besar kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Yassierli menjelaskan bahwa penentuan nilai alfa ini tidak boleh sembarangan. Dewan Pengupahan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan buruh dan pengusaha, serta membandingkan upah minimum dengan standar KHL yang ada.
Selain faktor ekonomi makro, pemerintah juga sangat menekankan penggunaan data Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun 2026. Data ini bersumber langsung dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang diolah dengan metodologi akademis yang ketat. Tujuannya jelas, yakni memastikan bahwa upah yang ditetapkan nantinya benar-benar mampu memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya secara layak.
Dalam struktur kewenangannya, para gubernur memegang peran sentral. Mereka diwajibkan menetapkan UMP serta Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP). Sementara itu, untuk penetapan UMK dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK), gubernur dapat melakukannya selama memenuhi persyaratan administratif dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan adanya pedoman ini, masyarakat kini menanti pengumuman resmi pada 21 November mendatang untuk mengetahui berapa besar kenaikan yang akan diterima.








Tinggalkan komentar