Aturan Baru OJK Perkuat Modal Asuransi

Aturan Baru OJK Perkuat Modal Asuransi

55tv.co.id – Industri perasuransian di Indonesia tengah memasuki babak baru dalam penguatan struktur keuangannya. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi telah menerbitkan regulasi terbaru melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 18 Tahun 2026. Aturan ini secara khusus mengatur mengenai mekanisme perhitungan solvabilitas bagi perusahaan asuransi dan reasuransi guna memastikan ketahanan finansial yang lebih kokoh di tengah ketidakpastian global.

COLLABMEDIANET

Langkah strategis ini diambil sebagai respons terhadap dinamika ekonomi dunia yang kian tidak menentu. OJK menyoroti adanya berbagai tantangan seperti fluktuasi suku bunga yang tajam, volatilitas nilai tukar mata uang, hingga ketidakpastian ekonomi global yang secara langsung memengaruhi profil risiko perusahaan asuransi. Melalui regulasi ini, OJK ingin memastikan bahwa parameter pengukuran kecukupan modal perusahaan benar-benar mencerminkan risiko aktual yang mereka hadapi di lapangan.

Aturan Baru OJK Perkuat Modal Asuransi
Gambar Istimewa : img.okezone.com

Dalam keterangan resminya, OJK menegaskan bahwa penyempurnaan aturan ini bertujuan agar perhitungan solvabilitas menjadi lebih sensitif terhadap risiko (risk-sensitive) dan selaras dengan standar internasional. Selain itu, kebijakan ini juga merupakan bentuk sinkronisasi dengan penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 117 (PSAK 117) mengenai Kontrak Asuransi yang telah berlaku sejak awal tahun 2025. Perubahan standar akuntansi tersebut menuntut adanya penyesuaian pengukuran modal secara prudensial agar pelaporan keuangan tetap akurat dan transparan.

Salah satu poin krusial dalam aturan baru ini adalah penetapan Kewajiban Rasio Solvabilitas Minimum (KRSM) sebesar 120 persen. Artinya, setiap perusahaan asuransi wajib memiliki modal yang jauh melampaui kewajiban minimum mereka untuk menyerap potensi kerugian. Lebih lanjut, bagi perusahaan asuransi yang masuk dalam kategori Domestic Significantly Important Insurer (D-SII) atau perusahaan asuransi yang memiliki peran sistemik di dalam negeri, terdapat kewajiban tambahan untuk membentuk modal sebesar 15 persen dari Modal Minimum Berbasis Risiko (MMBR).

OJK juga melakukan klasifikasi ulang terhadap modal yang tersedia (available capital). Modal kini dibagi menjadi modal inti (Tier 1) dan modal pelengkap (Tier 2) dengan mempertimbangkan seberapa kuat instrumen tersebut dalam menyerap kerugian. Dalam hal ini, pinjaman subordinasi dapat diakui sebagai modal inti terbatas atau modal pelengkap, asalkan memenuhi kriteria ketat yang telah ditetapkan.

Selain memperketat angka permodalan, perusahaan asuransi kini diwajibkan untuk menerapkan Own Risk and Solvency Assessment (ORSA). Perusahaan harus melakukan uji ketahanan (stress test) terhadap berbagai skenario perubahan ekonomi setidaknya setahun sekali. Hal ini bertujuan agar perusahaan memiliki strategi mitigasi yang jelas jika terjadi guncangan pasar.

Untuk memastikan kepatuhan, OJK mewajibkan pelaporan rasio solvabilitas dilakukan secara berkala, baik triwulanan maupun tahunan. Khusus untuk laporan tahunan, perusahaan wajib menyertakannya dengan audit dari akuntan publik. OJK juga tidak segan memberikan sanksi administratif tegas bagi perusahaan yang melanggar ketentuan permodalan, perhitungan MMBR, maupun prosedur pelaporan yang telah ditetapkan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi nasional.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikutikami :

Tinggalkan komentar