55 NEWS – Pertambangan timah di Bangka Belitung, tulang punggung ekonomi daerah, tercoreng oleh praktik ilegal yang tak kunjung padam. Bukan hanya masalah hukum semata, ancaman terhadap lingkungan dan keberlanjutan sumber daya timah menjadi isu krusial yang harus segera ditangani. Aktivitas ilegal ini merajalela di kawasan lindung, bahkan menjarah wilayah konsesi perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP). Bayangkan, negara kehilangan potensi pendapatan yang signifikan dari PNBP, royalti, hingga pajak penghasilan.
Related Post
Tambang ilegal, walau memberi nafkah sementara bagi warga lokal yang minim lapangan kerja, menciptakan masalah sosial jangka panjang. Konflik lahan, kecelakaan kerja tinggi akibat minimnya standar keselamatan, dan ketimpangan distribusi hasil tambang menjadi dampaknya. Lebih parah lagi, aktivitas ini tak hanya terjadi di darat, tetapi juga di pesisir, sungai, dan bahkan hutan lindung. Bayangan kerusakan lingkungan yang meluas pun tak terhindarkan.
Ferdy Hasiman, pengamat pertambangan dan energi, menegaskan perlunya tindakan tegas. "Penambangan timah yang sembarangan mengganggu ekosistem, tata ruang, dan penerimaan negara," ujarnya di Jakarta, Rabu (16/4/2025). Ia menekankan pentingnya penertiban agar praktik ilegal ini tak menjadi warisan buruk bagi generasi mendatang. "Sumber daya alam memang untuk kesejahteraan, tapi bukan berarti dilakukan secara sembarangan. Pemerintah harus tegas!" tegasnya. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus bersinergi untuk memberantas praktik ini secara menyeluruh, bukan hanya sekadar penindakan sporadis. Langkah-langkah terpadu dan berkelanjutan dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan ekonomi dan lingkungan Bangka Belitung. Mulai dari pengawasan ketat, penegakan hukum yang adil, hingga program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan untuk mengurangi ketergantungan pada tambang ilegal. Harapannya, kekayaan alam Indonesia tak lagi menjadi sumber konflik dan kerusakan, melainkan berkah bagi seluruh rakyat.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar