Artikel Berita:
Related Post
55 NEWS – Keputusan mengejutkan datang dari Amerika Serikat, di mana Pengadilan Federal membatalkan kebijakan tarif impor yang sebelumnya diberlakukan oleh mantan Presiden Donald Trump. Kebijakan yang sempat mengguncang perekonomian global ini dinilai melampaui kewenangan yang dimiliki oleh seorang presiden.
Pengadilan Perdagangan Internasional yang berbasis di New York menyatakan bahwa Gedung Putih telah bertindak di luar batas konstitusional dengan memberikan otoritas sepihak kepada presiden dalam menetapkan tarif terhadap hampir seluruh mitra dagang AS. Menurut pengadilan, Konstitusi AS secara tegas memberikan kewenangan untuk mengatur perdagangan internasional kepada Kongres, sebuah kewenangan yang tidak dapat dialihkan, bahkan dengan alasan stabilitas ekonomi.
Pemerintahan Trump, yang kini telah berganti, dikabarkan berencana untuk mengajukan banding atas putusan ini.
Keputusan pengadilan ini didasarkan pada dua kasus terpisah. Liberty Justice Center, sebuah lembaga nonpartisan, mengajukan gugatan atas nama sejumlah bisnis kecil yang mengimpor barang dari negara-negara yang terkena dampak tarif. Selain itu, koalisi pemerintah negara bagian AS juga turut menentang pajak impor tersebut. Kedua kasus ini menjadi tantangan hukum signifikan pertama terhadap tarif "Hari Pembebasan" yang kontroversial dari era Trump.
Panel tiga hakim berpendapat bahwa Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional (IEEPA) tahun 1977, yang digunakan Trump sebagai dasar hukum untuk tarif tersebut, tidak memberikan kewenangan yang cukup untuk mengenakan pajak impor dalam skala yang begitu luas.
Pengadilan juga memblokir serangkaian pungutan terpisah yang dikenakan pemerintahan Trump terhadap Tiongkok, Meksiko, dan Kanada, sebagai respons terhadap aliran narkoba dan imigran ilegal yang dianggap tidak dapat diterima di AS. Namun, perlu dicatat bahwa pengadilan tidak membahas tarif yang dikenakan pada barang-barang tertentu seperti mobil, baja, dan aluminium, yang diatur oleh undang-undang yang berbeda. Putusan ini membuka babak baru dalam dinamika perdagangan internasional AS dan berpotensi memengaruhi hubungan dagang dengan berbagai negara di dunia. Masyarakat dan pelaku ekonomi kini menantikan perkembangan selanjutnya dari kasus ini, terutama terkait upaya banding yang akan diajukan oleh pemerintahan AS. Implikasi dari putusan ini terhadap stabilitas ekonomi global juga menjadi sorotan utama. Informasi ini dilansir dari 55tv.co.id pada Kamis (29/5/2025).
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar