55 NEWS – Gelombang perubahan besar tengah mengguncang jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Presiden Prabowo Subianto secara tegas memerintahkan pemangkasan jumlah komisaris dan penghapusan "tantiem", sebuah istilah yang menurutnya hanya akal-akalan untuk menguntungkan segelintir pihak. Pernyataan keras ini disampaikan saat penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan di Sidang Paripurna DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025), dan langsung memicu perdebatan sengit di kalangan pengamat ekonomi dan pelaku pasar.
Related Post
Berikut adalah fakta-fakta penting terkait penghapusan tantiem komisaris BUMN yang dirangkum 55tv.co.id:
- Perintah Langsung dari Presiden: Prabowo Subianto menginstruksikan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia untuk segera membenahi pengelolaan BUMN yang selama ini dinilai tidak efisien. Langkah awal adalah memangkas jumlah komisaris dan menghapus tantiem yang dianggap tidak masuk akal.
- Tantiem Dianggap Akal-akalan: Presiden Prabowo bahkan secara terbuka mengaku tidak memahami arti dari istilah "tantiem" yang sering muncul dalam laporan keuangan BUMN. Ia menduga istilah tersebut sengaja digunakan untuk mengelabui publik.
- Komisaris Kantongi Rp40 Miliar: Prabowo mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa ada komisaris BUMN yang hanya rapat sebulan sekali, namun menerima tantiem hingga Rp40 miliar per tahun. Hal ini dianggap sangat tidak adil, terutama jika perusahaan BUMN tersebut merugi.
- Direksi Juga Kena Imbas: Prabowo menegaskan bahwa direksi BUMN juga tidak pantas menerima tantiem jika perusahaan yang mereka pimpin mengalami kerugian. Penghargaan seharusnya diberikan berdasarkan kinerja yang positif dan kontribusi nyata bagi negara.
- Reaksi Pasar: Kebijakan penghapusan tantiem ini diperkirakan akan memberikan dampak signifikan terhadap pasar modal. Investor akan lebih cermat dalam melihat kinerja BUMN dan menuntut transparansi yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan perusahaan.
- Efisiensi dan Produktivitas: Pemerintah berharap dengan penghapusan tantiem dan pemangkasan jumlah komisaris, BUMN akan menjadi lebih efisien, produktif, dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional.
Langkah berani Presiden Prabowo ini menunjukkan komitmennya untuk memberantas praktik-praktik yang merugikan negara dan memastikan BUMN dikelola secara profesional dan transparan. Namun, tantangan besar menanti dalam mengimplementasikan kebijakan ini dan memastikan BUMN benar-benar menjadi motor penggerak perekonomian Indonesia.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar