55 NEWS – Pemerintah Indonesia tengah menyiapkan strategi jitu untuk memerangi ekonomi bayangan (shadow economy) yang selama ini menggerogoti penerimaan negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, penguatan penegakan hukum dan reformasi administrasi perpajakan menjadi kunci utama dalam menekan aktivitas ilegal ini. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya ambisius mencapai target pertumbuhan penerimaan pajak sebesar 13,5 persen pada tahun 2026.
Related Post
Sri Mulyani menjelaskan bahwa ekonomi bayangan, yang mencakup aktivitas ekonomi ilegal, masih menjadi tantangan serius dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Pemerintah akan menggencarkan penegakan hukum (compliance enforcement plan) baik di sektor formal maupun informal.
Isu ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyoroti keberadaan jutaan hektare perkebunan kelapa sawit (CPO) ilegal yang merugikan negara. Menanggapi hal ini, Sri Mulyani menyatakan bahwa pemerintah sedang membangun database baru dan akan lebih mengintensifkan penegakan hukum serta reformasi administrasi.
"Ini menciptakan sebuah database baru. Jadi kami akan menggunakan lebih banyak enforcement dan reform di bidang administrasi," tegas Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026 di Jakarta, Jumat (15/8). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengamankan penerimaan negara dari sektor-sektor yang selama ini beroperasi di luar radar.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar