DPRD Makassar Hancur Lebur: Pemerintah Siapkan Dana Ratusan Miliar untuk Bangun Ulang?

Pasca Demo Anarkis, Gedung DPRD Makassar Rata dengan Tanah? Ini Kata Kementerian PU!

Gawat! Gedung DPRD Sulsel dan Makassar Terancam Runtuh? Pemerintah Ambil Tindakan Mendesak!

Artikel Berita:

55 NEWS – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bergerak cepat menindaklanjuti kerusakan parah yang menimpa Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan Gedung DPRD Kota Makassar akibat aksi unjuk rasa yang berujung ricuh pada 30 Agustus 2025 lalu. Langkah awal yang diambil adalah melakukan survei dan asesmen mendalam untuk menentukan apakah bangunan tersebut akan direhabilitasi atau bahkan dibangun ulang.

Menteri PU, Dody Hanggodho, menegaskan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pemulihan infrastruktur publik. "Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, Kementerian PU yang akan menyelesaikannya sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam mendukung pemulihan fungsi infrastruktur publik," ujarnya, Rabu (17/9/2025).

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU, Dewi Chomistriana, menjelaskan bahwa keputusan terkait penanganan kerusakan akan didasarkan pada kajian teknis yang komprehensif. Direktorat Bina Teknik Bangunan Gedung dan Penyehatan Lingkungan (BTBGPL) akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap kondisi struktur bangunan.

"Apabila struktur bangunan masih dinyatakan kuat, maka penanganan akan difokuskan melalui rehabilitasi. Namun, jika hasil pemeriksaan menunjukkan struktur tidak lagi layak, maka harus dilakukan rekonstruksi atau pembangunan ulang," jelas Dirjen Dewi.

Berdasarkan data survei dari Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan (BPBPK) Sulawesi Selatan, kerusakan pada Gedung DPRD Kota Makassar terbilang signifikan. Kerusakan meliputi kantor utama 4 lantai seluas 5.481 m² dan bangunan sayap kanan 3 lantai seluas 9,42 m². Seluruh gedung telah diklasifikasikan berdasarkan tingkat kerusakan.

"Dari hasil kajian sementara, gedung dengan kerusakan ringan – yaitu bangunan sayap kanan – akan diprioritaskan untuk segera direhabilitasi pada tahun 2025. Diharapkan akhir 2025 selesai dan awal 2026 sudah dapat dimanfaatkan," imbuh Dirjen Dewi.

Sementara itu, nasib kantor utama Gedung DPRD Kota Makassar yang mengalami kerusakan berat masih menunggu hasil pengecekan struktur yang lebih mendalam. Hal ini dilakukan untuk memastikan penanganan yang tepat dan efektif.

Kerusakan juga melanda Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, meliputi kantor utama 4 lantai seluas 6.696 m², kantor tower 10 lantai seluas 2.514 m², dan gedung sekretariat 2 lantai seluas 595 m². Pemerintah provinsi dan pusat terus berkoordinasi untuk mempercepat proses pemulihan infrastruktur penting ini.

Editor: Akbar soaks