55 NEWS – Gelombang protes mengguncang Kementerian Keuangan RI, tatkala 18 gubernur dari berbagai penjuru Indonesia mendatangi kantor Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pada Selasa, 7 Oktober 2025. Kedatangan mereka bukan tanpa alasan, melainkan untuk menyampaikan keberatan atas kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang dinilai memberatkan.
Related Post
Para kepala daerah tersebut tak hanya menyuarakan penolakan terhadap pemangkasan anggaran, tetapi juga mengangkat sejumlah isu krusial lainnya. Mulai dari kelanjutan proyek infrastruktur yang terancam mangkrak, hingga usulan agar pemerintah pusat mengambil alih tanggung jawab pembayaran gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah.
Berikut adalah rangkuman fakta-fakta penting seputar aksi protes para gubernur dan respons pemerintah pusat:
-
Pembelaan Menkeu Purbaya: Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa pemotongan TKD merupakan langkah sementara yang akan dievaluasi kembali pada pertengahan tahun 2026. Menurutnya, keputusan ini sangat bergantung pada kondisi ekonomi nasional dan kinerja penerimaan pajak negara. Purbaya memahami betul reaksi para gubernur yang merasa keberatan dengan pemangkasan anggaran. Namun, ia meyakinkan bahwa pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan kembali alokasi anggaran ke daerah jika kondisi ekonomi membaik dan penerimaan pajak meningkat.
-
Harapan pada Pertumbuhan Ekonomi: Purbaya menekankan bahwa kunci untuk meningkatkan kembali anggaran ke daerah terletak pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kenaikan penerimaan pajak akan memberikan ruang fiskal bagi pemerintah untuk memperbesar transfer ke daerah. Oleh karena itu, ia meminta para gubernur untuk memastikan penyerapan anggaran yang efektif, tepat waktu, dan bebas dari praktik korupsi. Jika hal ini dapat diwujudkan, Purbaya optimis bahwa pemerintah dapat mengajukan penambahan anggaran ke DPR pada tahun berikutnya.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar