55 NEWS – Rencana pemerintah untuk mengimpor 105 ribu unit kendaraan niaga jenis pick-up dalam kondisi utuh (Completely Built Up/CBU) dari India telah memicu gelombang kritik tajam dari kalangan ekonom. Kebijakan ini, yang dinilai sebagai langkah pintas, dikhawatirkan akan mengikis fondasi industrialisasi nasional dan mencerminkan inkonsistensi dalam kepemimpinan ekonomi negara. Para ahli memperingatkan bahwa alih-alih memperkuat, kebijakan ini justru berpotensi menjadi bentuk deindustrialisasi terselubung yang merugikan dalam jangka panjang.
Related Post
Dampak makroekonomi dari keputusan ini menjadi sorotan utama. Impor dalam skala masif tersebut diproyeksikan akan memberikan tekanan signifikan terhadap neraca perdagangan, bahkan berpotensi memperburuk defisit neraca pembayaran. Padahal, Indonesia telah menunjukkan kapasitasnya sebagai eksportir otomotif global, dengan volume ekspor mencapai lebih dari setengah juta unit (518 ribu unit). Kebijakan impor ini secara paradoks justru melemahkan strategi ekspor otomotif yang telah dibangun, mengancam posisi Indonesia sebagai basis produksi regional dan berisiko mereduksinya menjadi sekadar pasar bagi produk asing.
Lebih jauh, langkah ini dikhawatirkan menciptakan preseden buruk, di mana industri domestik dapat dengan mudah dikorbankan demi solusi instan. Ini berpotensi merusak fondasi transformasi ekonomi yang telah dirintis. Selama dua dekade terakhir, sektor otomotif Indonesia telah tumbuh menjadi hub produksi regional dan pemain penting dalam ekspor global. Gelombang impor yang masif ini dikhawatirkan akan memangkas tingkat utilisasi pabrik, menekan volume produksi, dan pada akhirnya mengikis daya saing industri yang telah dibangun dengan investasi modal besar.
Kritik juga menyoroti inkonsistensi fundamental dalam strategi industrialisasi pemerintah. Di satu sisi, pemerintah gencar mendorong Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), menarik investasi manufaktur, dan memperkuat rantai pasok. Namun, di sisi lain, kebijakan ini justru membuka keran impor kendaraan secara massal, yang secara kontradiktif melemahkan upaya-upaya tersebut. Inkonsistensi semacam ini berpotensi besar menciptakan ketidakpastian bagi investor, baik domestik maupun asing, serta merusak kredibilitas kebijakan industri jangka panjang yang telah dirancang.
Menyikapi situasi ini, Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, menegaskan bahwa pemerintah mutlak harus membatalkan rencana impor tersebut. Menurutnya, diperlukan arah kebijakan yang konsisten dan strategis, dengan memprioritaskan produksi domestik, terutama melalui pengadaan pemerintah. Dana publik dan penerimaan pajak, lanjut Didik, seharusnya dialokasikan untuk memperkuat industri nasional. Pemerintah didorong untuk secara aktif mendorong peningkatan investasi pada sektor kendaraan niaga lokal dan merumuskan kebijakan industri yang selaras dengan agenda hilirisasi, bukan justru melemahkannya.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar