55 NEWS – Perdebatan sengit mengenai masa depan sektor kelistrikan nasional kembali memanas. Mengingat pengalaman pahit seperti insiden pemadaman listrik total di Nias pada tahun 2016 yang melumpuhkan aktivitas selama 13 hari, desakan agar negara tetap memegang kendali penuh atas infrastruktur vital ini semakin menguat. Serikat Pekerja PLN (SP PLN) secara tegas memperingatkan bahwa dominasi swasta dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) periode 2025-2034 berpotensi besar mengulang tragedi serupa, bahkan dengan implikasi yang lebih luas bagi kedaulatan energi bangsa.
Related Post
Ketua Umum DPP SP PLN, M. Abrar Ali, melalui pernyataan resminya yang diterima 55tv.co.id di Jakarta pada Jumat (9/1/2026), menegaskan bahwa penolakan terhadap dominasi swasta ini bukan tanpa dasar. "Sejarah kelistrikan nasional mencatat luka mendalam yang pernah dialami rakyat, salah satunya adalah pemadaman total (blackout) di Pulau Nias pada 2016 yang berlangsung hingga 13 hari," ujar Abrar Ali. Ia menekankan bahwa pengalaman tersebut menjadi bukti nyata betapa krusialnya peran negara dalam menjaga stabilitas pasokan listrik.
Menurut Abrar Ali, sektor kelistrikan tidak boleh hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi semata atau lahan investasi murni. Lebih dari itu, listrik memiliki dimensi hukum yang kuat karena merupakan amanat konstitusi, dimensi politik yang berkaitan erat dengan kedaulatan energi dan keamanan nasional, serta berdampak langsung pada stabilitas sosial. "Kelistrikan adalah pilar fundamental bagi keberlangsungan negara dan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar urusan untung rugi," tambahnya.
Jika dominasi swasta dalam pembangkitan listrik tidak terkendali, SP PLN khawatir negara akan tereduksi perannya menjadi sekadar pembeli listrik. Kondisi ini berpotensi menghilangkan kendali negara atas sistem kelistrikan nasional secara keseluruhan dan membuka jalan bagi "unbundling" atau pemisahan sektor kelistrikan menjadi entitas-entitas yang terpisah. Skenario ini, menurut SP PLN, akan melemahkan posisi tawar negara dan membahayakan ketahanan energi jangka panjang.
Oleh karena itu, menjaga kendali penuh negara atas sektor kelistrikan, mulai dari pembangkitan hingga distribusi, menjadi sebuah keharusan. Ini bukan hanya demi mencegah terulangnya insiden pemadaman massal, melainkan juga untuk menjamin kedaulatan energi, stabilitas politik, dan keamanan nasional Indonesia di masa mendatang.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar