55 NEWS – Presiden Prabowo Subianto tengah mempertimbangkan langkah strategis untuk menghemat konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional. Wacana untuk kembali memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah (work from home/WFH) bagi pegawai menjadi sorotan utama, sebagai respons terhadap gejolak harga energi global yang dipicu oleh konflik di Timur Tengah yang kian memanas. Kebijakan ini, yang pernah menjadi solusi darurat di masa pandemi, kini kembali mencuat sebagai strategi penghematan yang relevan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Related Post
Langkah ini dipandang sebagai upaya proaktif untuk menekan mobilitas masyarakat dan secara langsung mengurangi penggunaan bahan bakar, yang pada gilirannya dapat meringankan beban subsidi dan impor energi. Prabowo menekankan pentingnya efisiensi di tengah ketidakpastian ekonomi global yang berpotensi memicu lonjakan harga komoditas, termasuk minyak mentah.
Beberapa negara di dunia telah lebih dulu mengimplementasikan kebijakan serupa sebagai respons terhadap tekanan ekonomi dan energi. Di Filipina, misalnya, pemerintah telah menerapkan sistem kerja empat hari dalam sepekan untuk sejumlah kantor pemerintahan. Pembatasan perjalanan dinas serta berbagai aktivitas birokrasi juga diberlakukan secara ketat guna menekan konsumsi energi secara signifikan.
Prabowo secara khusus menyoroti kebijakan penghematan ekstrem yang diterapkan Pakistan sebagai referensi. Negara tersebut memperkenalkan apa yang mereka sebut "critical measures" atau langkah-langkah krusial untuk menghadapi krisis energi yang mendalam.
Mirip dengan masa pandemi COVID-19, Pakistan mewajibkan sekitar 50 persen pegawai pemerintah dan swasta untuk bekerja dari rumah, disertai dengan pemangkasan jam kerja menjadi empat hari dalam seminggu. Lebih jauh lagi, kebijakan drastis meliputi pengurangan gaji bagi anggota kabinet, anggota DPR, dan seluruh pejabat negara. Dana hasil penghematan ini dialokasikan secara khusus untuk membantu kelompok masyarakat yang paling rentan, demikian disampaikan Prabowo pada Minggu (15/3/2026).
Tidak hanya itu, pemerintah Pakistan juga memangkas jatah BBM untuk seluruh kementerian dan mewajibkan 60 persen kendaraan dinas tidak beroperasi setiap hari. Belanja negara untuk pembelian pendingin ruangan (AC), kendaraan, dan furnitur di lembaga pemerintahan juga dihentikan sementara, menunjukkan komitmen serius dalam efisiensi anggaran di segala lini.
Pertimbangan Presiden Prabowo untuk mengadopsi langkah-langkah serupa menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia dalam menghadapi potensi dampak krisis energi global terhadap stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan WFH, yang pernah menjadi solusi darurat, kini kembali mencuat sebagai strategi penghematan yang relevan dan mungkin akan menjadi kenormalan baru dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar