Bukan Sekadar Upah! Kadin Beberkan Dampak Mengerikan Tuntutan Revisi UMP 2026 bagi Masa Depan Investasi dan Lapangan Kerja RI.

Bukan Sekadar Upah! Kadin Beberkan Dampak Mengerikan Tuntutan Revisi UMP 2026 bagi Masa Depan Investasi dan Lapangan Kerja RI.

55 NEWS – Gelombang tuntutan revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2026 dari kalangan buruh kembali memanas, memicu kekhawatiran serius dari dunia usaha. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, melalui Ketua Umumnya Anindya Novyan Bakrie, angkat bicara, menegaskan bahwa isu upah minimum bukan sekadar angka, melainkan cerminan daya saing ekonomi nasional di mata investor global.

COLLABMEDIANET

Dalam pernyataannya di Menara Kadin, Jakarta Selatan, pada Kamis (15/1/2026), Anindya mengakui bahwa penetapan upah minimum selalu menjadi titik gesekan antara kepentingan pekerja dan pengusaha. Namun, ia menekankan bahwa perdebatan ini harus ditempatkan dalam konteks yang lebih luas, yakni bagaimana Indonesia mampu bersaing menarik modal asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) dibandingkan negara-negara tetangga.

Bukan Sekadar Upah! Kadin Beberkan Dampak Mengerikan Tuntutan Revisi UMP 2026 bagi Masa Depan Investasi dan Lapangan Kerja RI.
Gambar Istimewa : img.okezone.com

"Secara umum, yang paling krusial adalah bagaimana daya saing Indonesia dibandingkan negara-negara di kawasan, baik untuk keberlangsungan usaha domestik maupun untuk menarik investasi asing," ujar Anindya, seperti dikutip 55tv.co.id. Pernyataan ini menggarisbawahi dilema antara peningkatan kesejahteraan pekerja dan menjaga iklim investasi yang kondusif.

Anindya tidak menampik pentingnya aspirasi buruh akan kehidupan yang layak. Namun, ia mengingatkan bahwa entitas bisnis memiliki beban tanggung jawab yang multidimensional. Upah minimum, meskipun vital, hanyalah salah satu dari sekian banyak komponen biaya operasional yang harus diperhitungkan. "UMP memang sangat penting, namun logistik, biaya energi, dan berbagai beban operasional lainnya juga sama krusialnya dalam menentukan kelangsungan dan daya saing perusahaan," tambahnya.

Kadin menyerukan agar semua pihak melihat persoalan upah minimum ini secara holistik, mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Keseimbangan antara kesejahteraan pekerja dan keberlanjutan dunia usaha menjadi kunci utama dalam merumuskan kebijakan yang adil dan progresif, demi menjaga stabilitas ekonomi dan menarik investasi yang sangat dibutuhkan.

Editor: Akbar soaks

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikutikami :

Tinggalkan komentar