55 NEWS – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertekad memangkas birokrasi pembayaran subsidi dan kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang ditugaskan. Targetnya, proses yang sebelumnya memakan waktu tiga bulan, harus tuntas dalam satu bulan saja. Langkah radikal ini diambil sebagai respons atas keluhan BUMN terkait keterlambatan pembayaran yang disebabkan oleh proses verifikasi dan audit yang berlarut-larut.
Related Post
Purbaya menilai bahwa durasi tiga bulan untuk melunasi tagihan subsidi energi maupun non-energi adalah waktu yang terlalu lama dan tidak efisien. "Kita akan review total, proses tiga bulan itu kelamaan. Saya jamin akan perbaiki prosesnya, kita percepat jadi sebulan selesai," tegas Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Selasa (30/9/2025).
Komitmen percepatan ini bukan sekadar janji manis. Purbaya bahkan memberikan ultimatum keras. Ia mengancam akan mencopot Direktur Jenderal (Dirjen) yang bertanggung jawab atas pembayaran subsidi dan kompensasi jika target percepatan tersebut gagal tercapai.
"Kalau tidak terealisasi, Dirjennya saya pindahkan! Saya sedang memutar otak bagaimana caranya agar dana yang mengendap bisa segera dicairkan. Saya harus cari instrumen lain, daripada uangnya menumpuk menunggu penyaluran yang lambat," imbuh Purbaya dengan nada tinggi. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat penyaluran subsidi dan kompensasi, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar