55 NEWS – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kini tengah menghadapi persimpangan jalan terkait tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia. Janji manis penurunan PPN, yang dulu lantang disuarakan saat masih berada di luar pemerintahan, kini menjadi buah simalakama yang pahit untuk ditelan. Purbaya mengakui bahwa dirinya bimbang dalam menentukan besaran penurunan, antara 11% menjadi 9% atau bahkan 8%.
Related Post
Dulu, saat belum menjabat, Purbaya dengan entengnya mengusulkan penurunan PPN hingga 8%. Namun, realitas anggaran negara berkata lain. "Waktu di luar (pemerintah) juga saya enaknya ngomong, turunin aja ke 8 persen. Tapi begitu jadi menteri keuangan, setiap 1 persen turun saya kehilangan pendapatan Rp70 triliun. Wah, rugi juga nih. Jadi kita pikir-pikir," ungkap Purbaya, Rabu (29/10/2025), menggambarkan betapa besar implikasi fiskal dari setiap keputusan yang diambil.
Kini, Purbaya memilih jalan yang lebih hati-hati. Alih-alih gegabah menurunkan tarif PPN, ia lebih memilih untuk fokus pada perbaikan sistem pengumpulan pajak dan cukai. Langkah ini diambil untuk memastikan penerimaan negara optimal dan terukur.
"Saya akan perbaiki sekarang sampai dua triwulan ke depan. Mungkin akhir triwulan pertama tahun depan saya sudah lihat. Dari situ saya bisa ukur sebetulnya potensi saya berapa sih yang real. Nanti kalau saya turunkan, berapa dampak pertumbuhan ekonominya," jelas Purbaya. Dengan data yang akurat, pemerintah dapat mengambil keputusan yang tepat dan terukur, demi menjaga stabilitas fiskal dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Keputusan penurunan PPN akan diambil setelah melihat potensi riil penerimaan negara.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar