55 NEWS – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) penting bersama sejumlah menteri ekonomi di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (29/10/2025). Pertemuan ini membahas secara mendalam perkembangan ekonomi nasional terkini dan mengevaluasi efektivitas program-program unggulan pemerintah yang sedang berjalan.
Related Post
Sejumlah tokoh penting hadir dalam ratas tersebut, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar.
Dalam laporannya kepada Presiden Prabowo, Menko Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih menunjukkan ketahanan yang solid di tengah gejolak ekonomi global. Ia menyoroti beberapa indikator utama yang menunjukkan tren positif, mengindikasikan bahwa daya tahan ekonomi Indonesia tetap kuat.
"Secara umum, berbagai indeks ekonomi menunjukkan angka yang cukup baik. Indikator terkait konsumsi, seperti indeks konsumen, masih berada di atas 100, bahkan mencapai 115. Sektor ritel juga menunjukkan kinerja yang baik dengan pertumbuhan 5,8 persen, dan Purchasing Managers Index (PMI) berada di level 50,4," jelas Airlangga Hartarto usai mengikuti ratas.
Lebih lanjut, Airlangga menjelaskan bahwa tren positif juga terlihat pada sektor investasi dan konsumsi masyarakat. Realisasi investasi nasional telah mencapai Rp1.434,3 triliun, sementara Mandiri Spending Index melonjak hingga 297 menjelang akhir tahun. Kinerja sektor perbankan juga mengalami peningkatan yang signifikan.
Dari sisi produksi, pemerintah mencatat peningkatan utilisasi kapasitas industri, yang menandakan bahwa aktivitas ekonomi terus bergerak. Hal ini menjadi faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir tahun. "Utilitas produksi juga mengalami peningkatan," tegas Airlangga.
Dalam ratas tersebut, juga dibahas mengenai kelanjutan berbagai program unggulan lintas sektor yang akan diterapkan pada tahun 2026. Pemerintah telah menyiapkan regulasi pendukung untuk memastikan kesinambungan program prioritas nasional.
"Regulasi pendukung telah disiapkan, seperti PPh final untuk UMKM hingga 2027, PPh 21 untuk sektor pariwisata dan padat karya, PPN DTP untuk sektor perumahan, serta penerima diskon Iuran JKK dan JKM," pungkasnya. Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan ekonomi Indonesia dapat diakses melalui 55tv.co.id.
Editor: Akbar soaks
Tinggalkan komentar